Menkominfo Digugat ke PTUN Gegara Sempat Blokir PayPal-Counter Strike

ADVERTISEMENT

Menkominfo Digugat ke PTUN Gegara Sempat Blokir PayPal-Counter Strike

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 04 Des 2022 13:39 WIB
Menkominfo Johnny G Plate
Menkominfo Johnny G Plate (Adi Fida Rahman/detikINET)
Jakarta -

Sejumlah platform digital sempat diblokir Kementerian Informasi dan Informatika (Kominfo) pada pertengahan 2022. Atas hal itu, sejumlah warga menggugat pemblokiran tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta yang dikutip detikcom, Minggu (4/12/2022), gugatan itu bernomor 424/G/TF/2022/PTUN.JKT. Gugatan tersebut terkait pemblokiran PayPal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA). Duduk sebagai penggugat Isdaru Pratanto dan Krishna Wisnuputra serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi). Adapun tergugat adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Berikut ini permohonan penggugat:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa pemutusan akses atas 8 (delapan) situs dan platform digital dari Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 Pukul 00.00 WIB merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;
3. Menghukum TERGUGAT untuk mengklarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf;
4. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan serangkaian tindakan memperbaiki regulasi dan tata kelola Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang sesuai dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Sebagaimana diketahui, Kominfo sempat memblokir sejumlah layanan digital setelah memberlakukan kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat bagi perusahaan teknologi. Perusahaan digital itu diblokir lantaran tidak melakukan pendaftaran PSE sampai di tanggal yang ditetapkan. Namun blokir terhadap sejumlah perusahaan teknologi itu kemudian dibuka setelah mereka mendaftar PSE.

Menkominfo Johnny G Plate mengatakan pihaknya selama ini memerhatikan pendapat masyarakat dan telah melakukan normalisasi terhadap sejumlah layanan. Awalnya, Johnny menjelaskan tentang tugas Kementerian Kominfo menegakkan aturan PSE yang tertuang dalam PP No 71/2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Pemenkominfo No 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Johnny menyinggung perusahaan yang belum melakukan pendaftaran serta menekankan pihaknya telah mencoba berkomunikasi dengan perusahaan tersebut maupun kedutaan negara sahabat. Untuk PayPal dan Steam, Johnny menyebut pihaknya sudah menormalisasi dengan catatan.

"Dari sekian banyak PSE terdapat PSE yang perlu dilakukan proses komunikasi, ya, dan komunikasinya sudah dilakukan, baik langsung dengan perusahaan-perusahaan tersebut maupun melalui kedutaan besar negara-negara sahabat kita yang menurut Kominfo, ya, kantor pusat PSE tersebut berada. Yang hingga saat ini, termasuk PayPal dan Steam, kami telah melakukan normalisasi kegiatan di dalam ruang digital dengan catatan ya, PSE tersebut tetap harus memenuhi kewajiban pendaftarannya," kata Johnny Plate.

(asp/mae)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT