Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang merekomendasikan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2023 naik sebesar 7,13 persen. UMK Pandeglang tahun depan disepakati menjadi Rp 3 juta.
"Kita dewan pengupahan melakukan rapat pleno terkait dengan pembahasan upah minimum kabupaten atau UMK 2023. Dan kemudian hasil yang disepakati bersama oleh pemerintah, oleh Apindo, oleh pihak perusahaan, dan pihak serikat pekerja itu di angka Rp 3 juta," kata Kepala Disnakertrans kabupaten Pandeglang, Ratu Tanti Darmiasih, Jum'at (2/12/22).
Dia mengatakan hasil rapat pleno kemarin sudah ditandatangani Bupati dengan nomor 560/2642-Dtkt/2022. Menurutnya hasil pleno tersebut juga sudah direkomendasikan ke Pemerintah Provinsi Banten.
"Surat rekomendasi Ibu Bupati ke Pj Gubernur yang kita sampaikan pada (31/11) yang kita lampirkan juga dengan berita acara hasil kesepakatan pleno dewan pengupahan Kabupaten Pandeglang, itu 560/2642-Dtkt/2022," terangnya.
Dia mengatakan perhitungan upah tersebut mengacu pada Permenaker nomor 18 tahun 2022. Ratu menjelaskan berdasarkan Permenaker nomor 18 tahun 2022 ada perhitungan bagaimana upah minimum tahun 2023 didapat dari upah tahun sebelumnya.
"Kita jabarkan, kita pilih alfa yang 0,30 yaitu sebesar Rp 2.989.592, pihak buruh minta dibulatkan jadi Rp 3 juta," katanya.
Untuk diketahui, Upah Minimum Provinsi atau UMP Banten telah ditetapkan naik 6,4 persen pada 2023 atau menjadi Rp 2.661.280,11. Ketetapan ini menjadi acuan untuk Pemkab dan Pemkot di Banten untuk menyusun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
"Nanti dewan pengupahan kabupaten kota rumuskan saja UMK-nya secara tunggal satu angka, yang rekomendasi itu dikirimkan ke gubernur untuk ditetapkan UMK kabupaten/kota," kata Disnakertrans Pemprov Banten Septo Kanaldi ke wartawan, Serang, Senin (28/11).
(idn/idn)
