.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta pihak kepolisian mengusut laporan warga terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk proyek perkantoran di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Dia mengatakan pihak kelurahan sudah menindaklanjuti laporan awal.
Heru mengatakan pihak Kelurahan Pondok Cina sudah menindaklanjuti laporan awal yang disampaikan masyarakat melalui aplikasi Jakarta Kini (Jaki). Dia berjanji akan menindaklanjuti dengan melibatkan pihak kepolisian.
"Kan nggak semua harus pemda. Saya sudah baca laporannya. Itu dilaporkan ke Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara. Ya itu ditindaklanjuti aja, kalau subsidi ada kewenangan aparat hukum misalnya yang menangani itu," kata Heru seperti dilansir Antara, Jumat (2/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, warga melaporkan pembangunan proyek perkantoran di Kelurahan Bidara Cina atas dugaan menggunakan BBM jenis solar bersubsidi.
Warga melapor melalui aplikasi Jakarta Kini (Jaki) yang tercatat dengan nomor JK2211280276. Disebutkan, proyek tersebut dilaporkan menggunakan solar bersubsidi untuk kebutuhan pembangunan.
"Diduga menggunakan BBM Solar ilegal atau bersubsidi yang seharusnya hanya digunakan masyarakat miskin," tulis pelapor dalam aduannya melalui Jaki yang dibuat pada Senin (28/11) seperti dilansir Antara.
Menurut pelapor pembangunan gedung perkantoran itu seharusnya menggunakan solar yang diperuntukkan khusus industri dengan harga khusus, bukan BBM bersubsidi dari pemerintah.
Dalam laporannya itu pelapor juga meminta Pemprov DKI Jakarta dan pihak kepolisian segera mengecek dugaan penggunaan BBM subsidi yang digunakan untuk pembangunan gedung.
"Mohon untuk Pemprov DKI Jakarta dan pihak kepolisian segera mengecek penggunaan BBM digunakan," ujar pelapor melalui Jaki.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, pada Kamis, mengajukan pemindahan laporan karena mereka menyebut pengaduan masyarakat itu bukan kewenangan pihaknya. Laporan itu pun diteruskan ke petugas piket Biro Pemerintahan DKI.
Dari laporan Biro Pemerintahan, akhirnya bertuliskan bahwa laporan tersebut sedang dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Bahkan mereka pun juga akan meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk penanganan masalah penyalahgunaan BBM bersubsidi itu.
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Ahsanul Muqaffi saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aduan warga terkait dugaan penggunaan BBM subsidi tersebut.
"Terima kasih informasinya, segera ditindaklanjuti. Setahu saya terkait perizinan BBM, subsidi tidak dikeluarkan oleh kepolisian," kata Ahsanul Muqaffi di Jakarta, Selasa (29/11).
