Raup PNBP Terbesar hingga Rp 4 T, Imigrasi Beberkan Caranya

ADVERTISEMENT

Raup PNBP Terbesar hingga Rp 4 T, Imigrasi Beberkan Caranya

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 01 Des 2022 22:56 WIB
Plt Dirjen Imigrasi Widodo Ekatjahjana saat menyerap aspirasi pengusaha di Surabaya
Foto: Plt Dirjen Imigrasi Widodo Ekatjahjana saat menyerap aspirasi pengusaha di Surabaya(dok.imigrasi)
Jakarta -

Ditjen Imigrasi meraup Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Januari-November 2022 sebesar Rp 4 triliun. Jumlah ini masih akan bertambah karena tersisa 31 hari di 2022. Catatan terbesar dalam sejarah keimigrasian.

"Realisasai PNBP berdasarkan OMSPAN per 30 November 2022 pukul 19.49 WIB sebesar Rp 4.030.090.797.551," kata Plt Dirjen Imigrasi, Widodo Ekatjahjana kepada wartawan, Kamis (1/12/12/2022).

Berikut daftar PNBP Imigrasi 10 tahun terakhir:

2014 sebesar Rp 2,9 triliun
2015 sebesar Rp 2,6 triliun
2016 sebesar Rp 1,86 triliun
2017 sebesar Rp 1,87 triliun
2018 sebesar Rp 2,1 triliun
2019 sebesar Rp 2,5 triliun
2020 memasuki pandemi, pergerakan manusia dunia terhenti
2021 memasuki pandemi, pergerakan manusia dunia terhenti

"Pencapaian target PNBP melonjak lebih 200% di tahun 2022 ini," ucap Widodo.

Widodo membuka rahasia dapur mengapa PNBP Imigrasi 11 bulan terakhir mengalahkan pendapatan Imigrasi sebeluumnya. Pertama, melakukan inovasi di bidang layanan keimigrasian untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan kecepatan layanan dengan memanfaatkan keunggulan IT atau kesisteman.

"Rumuskan strategi regulasi dan kebijakan dengan tepat. Ini terutama dibutuhkan untuk membuat payung hukum agar seluruh keputusan dan kegiatan-kegiatan layanan keimigrasian proper dan berjalan di atas prinsip good governance," beber Widodo menjelaskan tips kedua.

Ketiga, adanya fungsi public relation yang dioptimalkan untuk mendesiminasi dan menyebarluaskan kebijakan-kebijakan dan fasilitas layanan keimigrasian terbaru. Seperti e-VOA yang memudahkan pembayaran online oleh WNA dari negara asal.

"Serta dalam rangka merespon cepat jika ada keluhan-keluhan atau komplain publik atas layanan keimigrasian yang ada," ungkap Guru Besar Hukum Universitas Jember itu.

Keempat yaitu membangun sinergitas dan kerjasama dengan stakeholder, korporasi dan institusi-institusi pengguna layanan agar lebih memberikan masukan dan dukungan atas berbagai inovasi layanan, strategi regulasi dan kebijakan keimigrasian.

"Terakhir, efektifkan fungsi pengawasan dan kepatuhan internal untuk mengeliminasi kebocoran, dan lain-lain," beber Widodo itu.

Untuk diketahui, PNPB Januari-November 2022 itu berasal dari pembuatan paspor sebesar Rp 1.209.072.500.000 dan pendapatan visa sebesar Rp 1.766.249.697.550. Menyumbang pula dari pendapatan izin tinggal Rp 948.364.100.000 dan klaim lainnya sebesar Rp 106.404.500.001.

(asp/maa)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT