Posisi Puan di DPR Disebut Buka Peluang Wanita Berkiprah di Politik

ADVERTISEMENT

Posisi Puan di DPR Disebut Buka Peluang Wanita Berkiprah di Politik

Jihaan Khoirunnisa - detikNews
Kamis, 01 Des 2022 15:41 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani
Foto: DPR RI
Jakarta -

Peneliti di Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Luky Sandra Amalia memuji kinerja Ketua DPR RI Puan Maharani. Menurutnya keberhasilan Puan dalam memimpin DPR merupakan sebuah langkah maju untuk mewujudkan gender mainstreaming di segala bidang.

Dia mengatakan capaian Puan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia untuk berani terjun ke dunia politik dan pemerintahan.

"Keberadaan Puan sebagai Ketua DPR seolah membuka dinding ketidakmungkinan yang selama ini menghantui perempuan ketika hendak berkiprah di dunia politik," ujar Amalia dalam keterangan tertulis, Kamis (1/12/2022).

Ia mengatakan prestasi Puan selama berkecimpung di dunia politik juga mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Salah satunya dengan pemberian gelar Doktor Honoris Causa untuk yang kedua kalinya dari Pukyong National University (PKNU), Korea Selatan beberapa waktu lalu.

Amalia menyebut pemberian gelar kehormatan akademis Doktor Honoris Causa bukan hal sembarangan. Sebab universitas pemberi gelar memiliki sejumlah kriteria dan penilaian hingga akhirnya memutuskan untuk memberikan gelar tersebut kepada Puan.

"Keberadaan Puan sebagai Ketua DPR perempuan pertama sepanjang sejarah Indonesia saja sudah merupakan fenomena yang cenderung langka dalam dunia politik yang maskulin," tutur Amalia.

Lebih lanjut, aktivis perempuan dari Sarinah Institute ini menyoroti perbedaan DPR yang selama ini lekat dengan budaya patriarki dengan DPR di bawah pimpinan Puan. Dia mencontohkan soal keberhasilan DPR di era kepemimpinan Puan dalam mewujudkan pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

"UU TPKS terbengkalai selama dua periode DPR dipimpin laki-laki, dan kita bersyukur akhirnya berhasil disahkan ketika Puan menjadi Ketua DPR," tegasnya.

"Harus diakui bahwa pengesahan UU TPKS ini merupakan sebuah keberhasilan lembaga legislatif untuk melindungi warga negaranya yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual yaitu perempuan," imbuh Amalia.

Selain itu, kata dia, DPR di bawah kepemimpinan Puan juga telah menginisiasi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA), sebagai bentuk perlindungan negara terhadap perempuan dan anak-anak Indonesia.

"Semoga RUU KIA bukan yang terakhir, kita semua tentu berharap kiprah berikutnya dari seorang Puan untuk terus membunyikan kesetaraan gender di negeri ini," katanya.

Karena itu, kata Amalia, kebijakan afirmasi penting guna mendorong lebih banyak perempuan berkiprah di parlemen, seperti halnya yang dilakukan Puan. Dengan begitu diharapkan lembaga legislatif bisa lebih banyak menghasilkan produk-produk legislasi yang berperspektif gender.

"Setelah empat periode atau 20 tahun ketua DPR RI dipimpin oleh laki-laki, hadirnya seorang perempuan memimpin DPR seolah menghapus image bahwa politik itu dunianya laki-laki," sebut Amalia.

Sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, menurutnya perempuan juga bisa mempengaruhi keputusan politik melalui sepak terjangnya di dunia politik, lembaga legislatif, maupun lembaga pemerintahan.

"Penguatan konsistensi Puan sebagai Ketua DPR dapat terus melahirkan produk-produk kebijakan yang berperspektif gender menuju terwujudnya kesetaraan gender," ungkap mahasiswa PhD di University of Sydney, Australia itu.

Di sisi lain, Puan menjelaskan memberikan ruang bagi kaum perempuan di segala bidang. Sekaligus menjamin partisipasi warga bangsa dalam mengartikulasikan hak politik, hak sosial, hak budaya dan hak ekonominya.

"Menyertakan perempuan dalam setiap jabatan bukan sebagai kebijakan afirmatif, akan tetapi merupakan kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia," kata Puan.

Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu, inti dari pembangunan kesetaraan dan keadilan gender bukanlah meneguhkan siapa yang mendominasi dan didominasi. Melainkan, bagaimana menemukan koridor untuk saling berbagi secara adil dalam segala aktivitas kehidupan tanpa membedakan pelakunya laki-laki maupun perempuan.

"Hal tersebut juga sama halnya dengan tidak membedakan pelaku aktivitas kehidupan karena perbedaan warna kulit, ras, dan keyakinan," ucapnya.

Puan pun mengibaratkan laki-laki dan perempuan sebagai dua sayap burung. Jika dua sayapnya sama kuat maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Namun jika patah satu daripada dua sayap itu, maka burung tak dapat terbang sama sekali.

(akd/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT