Hakim Agung Gazalba Tersangka, Gayus Lumbuun Minta MA Tunda Putusan Budiman

ADVERTISEMENT

Hakim Agung Gazalba Tersangka, Gayus Lumbuun Minta MA Tunda Putusan Budiman

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 01 Des 2022 10:45 WIB
Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, SH, MH (lahir di Manado, 19 Januari 1948; umur 67 tahun), mengawali kariernya sebagai seorang advokat dengan membuka Kantor Hukum Gayus Lumbuun & Associates. Sebagai seorang Advokat, Gayus dapat dikategorikan sebagai seorang Advokat yang berhasil, berbagai kasus dan klien perusahaan papan atas pernah menjadi kliennya.
Gayus Lumbuun (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK menetapkan hakim agung Gazalba Saleh sebagai tersangka suap dalam memutus perkara. Yaitu agar menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Budiman Gandi Suparman dalam kasus pemalsuan surat. Hakim agung Gayus Lumbuun geregetan dan meminta langkah nyata pimpinan Mahkamah Agung (MA).

"Jadi ditunggu sikap Ketua Mahkamah Agung. Mahkamah Agung harus bersikap tegas karena ini pengkondisian, ini jual beli perkara," kata Gayus kepada wartawan, Kamis (1/12/2022).

Budiman Gandi Suparman kini dipenjara di Rutan Semarang.

"Kalau secara normatif kan harus lewat PK. Tapi ini kan kondisi tidak normal. Ketua MA harus berani mengambil sikap tegas," ucap Gayus.

Menurut Gayus, MA harus berani menyatakan sikap seperti itu meskipun undang-undang mengatur putusan berlaku ketika hakim mengetuk palu. Sikap yang perlu diambil Ketua MA ini bukan tanpa dasar hukum. Menurut Gayus, sebagai ketua pengawas internal, Ketua MA berwenang menunda suatu putusan. Hal ini merujuk pada UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penundaan bisa diberlakukan hingga dugaan jual beli perkara yang diusut menjadi jelas.

"Ketua MA adalah pengawas internal dalam putusan-putusan, ini KY (Komisi Yudisial) enggak boleh," kata Gayus.

Selama putusan ditunda, maka terdakwa tetap menjalani kondisi saat ini. Gayus mencontohkan, ketika putusan kasasi dijatuhkan terdakwa sedang ditahan, maka ia akan tetap berada di dalam kurungan. Sebaliknya, jika terdakwa dalam keadaan bebas, maka ia tidak perlu dipenjara meski vonis kasasi menjatuhkan hukuman pidana badan.

"Jadi menunggu. Tapi Ketua MA memiliki kewenangan sesuai UU 48 Tahun 2009 sebagai pengawas kinerja hakim," tutur Gayus.

Adapun ketika dugaan suap untuk mengkondisikan putusan itu terbukti benar, maka putusan kasasi tersebut dinyatakan batal demi hukum.

"Kalau nanti terbukti bahwa uang itu betul untuk pengkondisian itu maka tentu harus dibatalkan demi hukum, dibentuk majelis baru," kata dia.

DAFTAR TERSANGKA SKANDAL MA

KPK menetapkan sejumlah nama karena diduga menerima uang miliaran rupiah agar mengetok putusan sesuai dengan pesanan. Demikian daftar tersangkanya.

Kata Gayus Soal Hakim Agung Gazalba Tersangka Suap untuk Penjarakan Orang

KPK menetapkan hakim agung Gazalba Saleh sebagai tersangka suap dalam memutus perkara. Yaitu agar menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Budiman Gandi Suparman dalam kasus pemalsuan surat. Hakim agung Gayus Lumbuun geregetan dan meminta langkah nyata pimpinan Mahkamah Agung (MA).

"Jadi ditunggu sikap Ketua Mahkamah Agung. Mahkamah Agung harus bersikap tegas karena ini pengkondisian, ini jual beli perkara," kata Gayus kepada wartawan, Kamis (1/12/2022).

Budiman Gandi Suparman kini dipenjara di Rutan Semarang.

"Kalau secara normatif kan harus lewat PK. Tapi ini kan kondisi tidak normal. Ketua MA harus berani mengambil sikap tegas," ucap Gayus.

Menurut Gayus, MA harus berani menyatakan sikap seperti itu meskipun undang-undang mengatur putusan berlaku ketika hakim mengetuk palu. Sikap yang perlu diambil Ketua MA ini bukan tanpa dasar hukum. Menurut Gayus, sebagai ketua pengawas internal, Ketua MA berwenang menunda suatu putusan. Hal ini merujuk pada UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penundaan bisa diberlakukan hingga dugaan jual beli perkara yang diusut menjadi jelas.

"Ketua MA adalah pengawas internal dalam putusan-putusan, ini KY (Komisi Yudisial) enggak boleh," kata Gayus.

Selama putusan ditunda, maka terdakwa tetap menjalani kondisi saat ini. Gayus mencontohkan, ketika putusan kasasi dijatuhkan terdakwa sedang ditahan, maka ia akan tetap berada di dalam kurungan. Sebaliknya, jika terdakwa dalam keadaan bebas, maka ia tidak perlu dipenjara meski vonis kasasi menjatuhkan hukuman pidana badan.

"Jadi menunggu. Tapi Ketua MA memiliki kewenangan sesuai UU 48 Tahun 2009 sebagai pengawas kinerja hakim," tutur Gayus.

Adapun ketika dugaan suap untuk mengkondisikan putusan itu terbukti benar, maka putusan kasasi tersebut dinyatakan batal demi hukum.

"Kalau nanti terbukti bahwa uang itu betul untuk pengkondisian itu maka tentu harus dibatalkan demi hukum, dibentuk majelis baru," kata dia.

DAFTAR TERSANGKA SKANDAL MA

KPK menetapkan sejumlah nama karena diduga menerima uang miliaran rupiah agar mengetok putusan sesuai dengan pesanan. Demikian daftar tersangkanya.

2 Hakim Agung

Dua hakim agung dijadikan tersangka yaitu Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. Sudrajad Dimyati adalah hakim anggota kasasi perkara pailit Intidana dan Gazalba Saleh adalah hakim kasasi pidana Ketua Pengurus KSP Intidana. Gazalba Saleh tidak terima atas status tersangkanya dan mengajukan praperadilan ke PN Jaksel. Saat ini masih berlangsung.

2 Hakim

2 Hakim juga dijadikan tersangka korupsi di kasus itu, yaitu hakim Elly Tri Pangestu (hakim yustisial/panitera pengganti Sudrajad Dimyati) dan Prasetio Nugroho (hakim yustisial/panitera pengganti Gazalba Saleh). KPK menduga keduanya menjadi penghubung untuk transaksi korupsi.

4 PNS MA

KPK juga menerapkan 4 PNS Mahkamah Agung (MA). Mereka adalah:

1. Desy Yustria, sehari-hari PNS bagian Pendaftaran Perkara Perdata MA, diduga berperan sebagai kurir/penerima uang suap.
2. Muhajir Habibie, sehari-hari adalah tukang ketik putusan.
3. Nurmanti Akmal, sehari-hari adalah tukang ketik putusan.
4. Albasri, sehari-hari adalah tukang ketik putusan.

Staf MA
KPK juga menetapkan tersangka staf hakim agung Gazalba Saleh, yaitu Rendy Novarisza.

Penyuap

KPK menetapkan sejumlah orang dengan dugaan sebagia pihak penyuap, yaitu:

1. Ivan Dwi Kusuma Sujanto (nasabah KSP Intidana)
2. Heryanto Tanaka (nasabah KSP Intidana)

Pengacara
Pihak pengacara yang menjadi penghubung di kasus itu juga dijadikan tersangka, yaitu:

1. Yosep Parera
2. Seko Suparno

TANGGAPAN MA

MA masih menunggu waktu untuk menanggapi kasus itu.

"Terkait proses hukum yang dihadapi GZ setelah KPK menetapkan dan mengumumkan sebagai tersangka, kami banyak menerima pertanyaan dari wartawan/media yang menanyakan tindaklanjutnya seperti apa, apakah langsung penonaktifan? Apa tanggapan MA sehubungan dengan hal tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami menjawab bahwa MA akan mengambil sikap nanti pada waktunya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata jubir MA Andi Samsan Nganro kepada wartawan, Senin (28/11/2022).

"Oleh karena itu kita tunggu saja perkembangan selanjutnya," sambung Andi Samsan Nganro.

Simak juga 'Lagi-lagi! 'Wakil Tuhan' Terjerat Kasus Suap':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/mae)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT