DPRD Surabaya Usul Rp 3 T dari APBD 2023 untuk Tekan Angka Kemiskinan

ADVERTISEMENT

DPRD Surabaya Usul Rp 3 T dari APBD 2023 untuk Tekan Angka Kemiskinan

Dea Duta Aulia - detikNews
Rabu, 30 Nov 2022 17:08 WIB
Pemkab Sidoarjo
Foto: dok. Pemkab Sidoarjo
Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya telah mengusulkan alokasi anggaran Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp 3 triliun dari total APBD 2023 Rp 11,247 triliun untuk pemulihan ekonomi di Surabaya. Anggaran tersebut juga digunakan untuk menekan angka kemiskinan atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang hampir jutaan orang.

Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony meminta agar Pemkot Surabaya dan dinas terkait untuk menyusun road map yang jelas. Sehingga program yang dihadirkan tidak sepotong-potong dan mampu memberikan manfaat yang jelas.

"Jangan hanya sepotong-potong (program). Itu yang saat ini terjadi. Kalau terpotong maka tidak menemukan outcome (hasil) daripada program yang terbuat," kata Thony dalam keterangan tertulis, Rabu (30/11/2022).

Ia menyebutkan saat ini Pemkot Surabaya telah menggalakkan program padat karya seperti cuci mobil maupun pembuatan paving. Selain itu, ada program pelatihan, pembinaan, dan pendUMKM. UMKM pun diberikan modal melalui bank milik pemkot yakni Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU) senilai Rp 70 miliar.

Pemkot pun bakal membentuk koperasi untuk MBR di 2023. Sehingga mereka bisa mengikuti proyek pembangunan infrastruktur seperti pekerjaan saluran di perkampungan.

"Kaitan MBR ini erat sekali dengan program pemulihan ekonomi. Kami (DPRD) bersama Wali Kota Surabaya sudah mencanangkan program tersebut dengan mengalokasikan dana Rp 3 triliun di APBD 2023. Nah, spirit Pemkot ini juga harus dibarengi dengan masyarakat juga. Kalau tidak, ya program tersebut bertolak belakang," kata Thony.

Menurutnya, tingginya angka kemiskinan di Surabaya tidak terlepas dari dampak PHK yang terjadi saat pandemik COVID-19. Hal tersebut menyebabkan warga miskin atau MBR mengalami peningkatan.

"Melalui anggaran Rp 3 triliun diharapkan mampu digunakan sebaik mungkin. Sehingga warga miskin tidak menggantungkan bantuan dari pemerintah," katanya.

Di satu sisi, Pemkot juga mempunyai target di tahun 2023 untuk menurunkan warga miskin yang mempunyai pengeluaran Rp 690 ribu per bulan dengan kategori desil 1 dan 2. Sedangkan untuk desil 3 dan 4 yang mempunyai pengeluaran Rp 1-1,5 juta per bulan akan terus dipertahankan.

"Surabaya kan kota smart city, seharusnya bisa memantau pengeluaran yang dibelanjakan masyarakat untuk kebutuhan melalui aplikasi. Jadi tahu pemberian bantuan yang dilakukan pemerintah untuk apa saja itu bisa diketahui lewat aplikasi. Serta mengetahui pengeluaran per bulannya," jelasnya.

Ia pun mendorong agar Pemkot Surabaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Surabaya. Sehingga para siswa mampu memiliki kemampuan yang bisa bersaing di pasar kerja. Tak hanya itu, perlu juga memberikan beasiswa SMA/SMK sederajat hingga mahasiswa yang saat ini sudah dianggarkan untuk kuota sebanyak 25.000 orang.

"Melalui mutu pendidik yang baik skill terasah dan mumpuni untuk bersaing di dunia kerja. Kemudian juga perlu juga adanya pemberdayaan di sektor privat seperti penyaluran tenaga kerja ke luar negeri dan keluar daerah," tutupnya.

(ncm/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT