Pemerintah Kota Surabaya mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 sebesar Rp 11,2 triliun. Rp 3 triliun di antaranya disiapkan khusus untuk memberdayakan UMKM Surabaya.
Adapun pengesahan ini berlangsung dalam rapat paripurna Kamis (10/11) yang bertepatan dengan Hari Pahlawan. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan ada semangat kepahlawanan yang diusung Pemkot Surabaya bersama DPRD Surabaya dalam mengesahkan APBD 2023 di Hari Pahlawan ini. Pasalnya, sebanyak 40 persen atau sekitar Rp 3 triliun dialokasikan khusus untuk UMKM.
"Jadi, UMKM akan menjadi prioritas untuk membangkitkan ekonomi Surabaya. Ini saatnya kita bangkit bersama melalui pemberdayaan UMKM. Tujuan utama kami bagaimana bisa mengentas kemiskinan," tegasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/11/2022).
Menurutnya, saat ini sudah ada program padat karya untuk pemberdayaan UMKM juga pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Surabaya. Salah satu Padat Karya yang sudah berjalan dan sudah menuai hasil adalah program padat karya paving. Diketahui, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sudah mendapatkan penghasilan sebesar Rp 6 juta. Ada juga program padat karya jahit yang sudah mendapatkan penghasilan Rp 4 juta.
"Ini adalah wujud nyata dalam mengentas kemiskinan," sebutnya.
Eri menegaskan berbagai program itu selalu di-support oleh DPRD Surabaya. Baginya, pemerintah daerah bukanlah pemerintah kota sendiri, tapi juga kekuatan besar antara pemerintah kota dengan DPRD-nya.
"Insyaallah kalau kita bergerak bersama, insyaallah pengangguran dan kemiskinan bisa kita selesaikan bersama. Atas nama Pemkot Surabaya kami menyampaikan terimakasih kepada DPRD Surabaya yang telah mencurahkan waktunya untuk membahas APBD Surabaya 2023 ini," ungkap Eri.
Lebih rinci, ia menerangkan APBD Surabaya 2023 yang diproyeksikan mencapai Rp 11,2 triliun ini naik Rp 500 miliar dari APBD tahun lalu. Adapun total pendapatan sebesar Rp 10,4 triliun itu bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer.
Dari PAD, ditargetkan mencapai Rp 6,5 triliun yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Sedangkan pendapatan transfer ditarget mencapai Rp 3,9 triliun.
Simak juga 'Hari Pahlawan, Polisi di Surabaya Berkostum Pejuang':
