Pemerintah Kota Tangerang Selatan menempati peringkat lima besar dengan posisi keempat realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMK se-Indonesia. Total realisasi belanja PDN Pemkot Tangsel mencapai Rp 973,3 miliar berdasarkan data yang dirilis oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) dalam Rakor Monev Inpres No. 2 Tahun 2022, Selasa (29/11) kemarin.
Capaian ini hanya berada di bawah kota-kota besar dan secara usia jauh dari Tangerang Selatan yaitu Surabaya sebesar Rp 1,7 triliun, disusul Medan RP 1,7 triliun, dan Bekasi Rp 1,2 triliun. Bahkan realisasi PDN Tangerang Selatan tersebut lebih tinggi dari Kota Bandung yang berada di angka Rp 920,8 miliar. Sedangkan, untuk realisasi belanja UMK, Pemkot Tangsel ada di peringkat lima dengan nilai belanja mencapai Rp 597,2 miliar.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menilai capaian tersebut jadi bukti komitmen pihaknya dalam mendukung realisasi belanja produk dalam negeri, sekaligus produk UMK-Koperasi. Ia meyakini kebijakan menggunakan produk lokal akan menumbuhkan perekonomian lokal itu sendiri, sehingga akan lahir pengusaha-pengusaha baru yang berdampak pada kemajuan ekonomi di Tangerang Selatan.
"Memang sejak awal.kami berkomitmen untuk memajukan produk dalam negeri terlebih lagi sudah diinstruksikan oleh bapak presiden. Kami akan terus kawal dan lanjutkan dalam menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia," kata Benyamin dalam keterangan tertulis, Rabu (30/11/2022).
Ke depan, Benyamin menegaskan komitmen akan terus diperkuat dengan mendorong produk-produk Tangsel untuk masuk melalui e-katalog. Sehingga realisasi belanja dan jangkauan pasar bagi pelaku UKM maupun UMKM semakin luas.
Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengatakan adanya Inpres Nomor 2 tahun 2022 untuk sama-sama membangun komitmen agar terus menggunakan produk dalam negeri dan produk UMK-Koperasi. Sehingga ia berharap belanja PDN mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi serta menciptakan iklim tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang kondusif dan konstruktif.
"Target belanja APBN/APBD tahun 2022 untuk produk dalam negeri paling sedikit Rp 400 triliun. Adapun dengan belanja produk dalam negeri senilai tersebut diperkirakan dapat menambah 1,7 persen sampai 2 persen pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan sampai di November tanggal 14, realisasi mencapai Rp 320,5 triliun," ujar Hendrar.
(akn/ega)