Polemik Relokasi SDN Pocin 1 Sampai ke Senayan, PKB Colek Kemendikbud

ADVERTISEMENT

Polemik Relokasi SDN Pocin 1 Sampai ke Senayan, PKB Colek Kemendikbud

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Rabu, 30 Nov 2022 13:26 WIB
Jubir DPP PKB Syaiful Huda.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda (Dok. PKB)
Jakarta -

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyentil Pemkot Depok mengenai rencana relokasi SDN Pondok Cina (Pocin) 1 untuk pembangunan masjid. Syaiful Huda belum melihat urgensi di balik rencana Pemkot Depok.

"Saya tidak tahu persis ya apa rencana di balik pembangunan masjid itu yang, lalu, harus mengorbankan sekolah, gitu. Saya belum ketemu urgensinya sama sekali. Terlebih-lebih, sekolah yang, misalnya, sebagai pengganti dari sekolah yang lama ini kan belum siap juga. Jadi saya nggak ketemu urgensinya itu," kata Huda kepada wartawan, Rabu (30/11/2022).

Huda menilai rencana pembangunan masjid sebetulnya bisa ditunda. Dia ingin pendidikan siswa SDN Pocin 1 benar-benar terjamin.

"Sempat saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini Depok, perlu percepatan penanganan menyangkut soal relokasi ini. Jadi mereka seolah-olah ada semacam pekerjaan yang tidak dituntas-tuntaskan dan jangan sampai pendidikan dibarter oleh rencana pembangunan yang menurut saya belum jelas kebermanfaatannya. Sementara dunia pendidikan sangat jelas kebermanfaatannya," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB itu.

"Dan jangan sampai dibarterkan, dinegosiasikan, dengan rencana pembangunan yang sebetulnya bisa ditunda," lanjut Huda.

Huda mengatakan urusan lembaga pendidikan di tataran SD dan SMP merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam konteks ini yakni Pemkot Depok. Meskipun demikian, dia mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengambil langkah agar persoalan ini selesai.

"Ya kewenangan SD, SMP, kan memang ada di pemerintah daerah kabupaten/kota, tapi saya merasa kalau ini sudah menjadi semacam protes, keresahan, saya kira Kemendikbud harus mengambil langkah untuk mengkoordinasikan, memastikan, bahwa ketidaknyamanan ini harus disudahi dan minta kepada Pemda Kota Depok untuk menyelesaikan kasus ini," katanya.

Sebelumnya, rencana relokasi SDN Pocin 1 mendapat kritik, salah satunya disorot oleh sejarawan JJ Rizal. Dia mengkritik Pemkot Depok yang berencana mendirikan masjid di lahan SDN Pondok Cina (Pocin) 1. Menurutnya, Pemkot Depok abai terhadap hak pendidikan anak-anak.

"Pemkot Depok yang bersikukuh akan membangun masjid raya di atas reruntuhan bangunan sekolah dasar memperlihatkan sikap yang abai soal hak atas pendidikan," kata JJ Rizal, Jumat (25/11/2022).

Dia juga menilai Pemkot Depok tak layak mendapatkan predikat kota layak anak. Padahal, sambungnya, Pemkot Depok berkali-kali mendapatkan predikat tersebut dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

"Saya semakin yakin Depok itu bukan kota layak anak," kata JJ Rizal di akun Twitternya, @JJRizal.

Dia menilai Wali Kota Depok M Idris tidak menaruh perhatian besar soal sarana pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar bagi anak-anak.

"Bagaimana dapat disebut kota layak anak jika wali kotanya tak paham bahwa hal paling esensial bagi anak-anak adalah pendidikan dan karena gagal paham utamanya pendidikan anak," ucap dia.

(fca/gbr)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT