Langkah Tegas Menteri Teten Atasi Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

ADVERTISEMENT

Langkah Tegas Menteri Teten Atasi Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Danica Adhitiawarman - detikNews
Selasa, 29 Nov 2022 16:04 WIB
Menkop UKM Teten Masduki
Foto: Kemenkop UKM
Jakarta -

Menteri Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), Teten Masduki buat langkah pencegahan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual di lingkungan KemenKopUKM. Upaya ini berangkat dari kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2019 lalu.

Menteri Teten menyatakan ia tidak menoleransi perilaku kekerasan seksual dalam bentuk apapun dan berkomitmen untuk menindak para pelaku kekerasan seksual. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk Majelis Kode Etik yang tidak memiliki relasi kekerabatan dengan korban maupun pelaku.

"Kami telah membentuk Majelis Kode Etik baru yang bersih dari relasi kekerabatan, baik dengan pelaku maupun korban sebagai tindak lanjut dari pembubaran Majelis Kode Etik yang telah dibentuk sebelumnya di tahun 2020," ujar Teten dalam keterangan tertulis, Selasa (29/11/2022).

Langkah ini diambil karena kasus kekerabatan di lingkungan KemenKopUKM sempat menjadi kendala yang memperlambat kasus penanganan kasus kekerasan yang pernah terjadi pada tahun 2019.

"Salah satu temuan Tim Independen yang menyebabkan penyelesaian kasus ini berlarut-larut, karena adanya hubungan kekerabatan yang cukup erat di lingkungan KemenKopUKM. Kedepan kami juga akan melakukan mapping sekaligus analisis tata kelola sumber daya manusia di lingkungan KemenKopUKM. Hal ini menjadi upaya kami dalam memperbaiki sistem organisasi secara menyeluruh," ungkapnya.

Sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, Teten mengatakan pihaknya akan membentuk Tim Independen internal untuk menanggapi pengaduan-pengaduan dan merumuskan SOP tentang tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan KemenKopUKM, serta menjamin kerahasiaan data dan informasi.

Selain itu, para pelaku dan pihak yang terlibat dalam kekerasan seksual dapat diberi berbagai sanksi tegas yang di antaranya pemecatan, penurunan jabatan, dan pemutusan kontrak kerja.

"Setelah melalui proses koordinasi dengan BKN, KemenPPPA, KASN, dan rekomendasi dari Tim Independen, maka kami memberikan sanksi disiplin berupa pemecatan kepada dua PNS atas nama ZPA dan WH, serta satu PNS saudara EW berupa sanksi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun, sedangkan untuk pegawai inisial MM yang berstatus pegawai honorer dilakukan pemutusan kontrak kerja," jelasnya.

Sementara itu, KemenKopUKM akan memberi perlindungan terhadap korban dengan berkoordinasi bersama LPSK dan KemenPPPA untuk memastikan korban mendapatkan hak-haknya dalam segi penanganan, perlindungan, maupun pemulihan.

Sebagai informasi, langkah-langkah penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di KemenKopUKM turut dipertimbangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Tim Independen.

(ega/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT