Hakim Agung Gazalba Saleh Tersangka KPK, Anak Minta Budiman Dibebaskan

ADVERTISEMENT

Hakim Agung Gazalba Saleh Tersangka KPK, Anak Minta Budiman Dibebaskan

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 29 Nov 2022 12:46 WIB
budiman intidana
Budiman Gandi (dok.pri)
Jakarta -

Hakim agung Gazalba Saleh menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Budiman Gandi Suparman. Belakangan, KPK mengungkap vonis itu beraroma suap sehingga Gazalba Saleh dijadikan tersangka. Keluarga meminta ayahnya segera dibebaskan dari Rutan Semarang.

Kasus bermula saat Rapat Anggota Khusus (RAK) Intidana memilih Budiman Gandi Suparman sebagai Ketua Umum Intidana 2015-2018. Belakangan, Budiman Gandi Suparman dilaporkan ke Bareskrim Polri dan kemudian diadili di PN Semarang.

Awalnya, PN Semarang memvonis bebas. Namun di tingkat kasasi, semua berubah. Budiman Gandi Suparman divonis 5 tahun penjara karena dinyatakan bersalah melakukan pidana menggunakan akta otentik yang dipalsukan. Putusan pidana itu diketok oleh ketua majelis Sri Murwahyuni dan Gazalba Saleh. Adapun Prim Haryadi mengajukan dissenting opinion. Belakangan, Gazalba Saleh jadi tersangka korupsi oleh KPK.

"Hukum di Indonesia yang seharusnya adil dan beradab ternyata terbukti ini tidak adil dan biadab. Terhadap ayah saya yang sama tidak salah. Terbukti di PN bebas murni. kasasi kalah kami. Kaget. Lalu muncullah nama GS yang disangkakan menerima suap," kata anak sulung Budiman Gandi Suparman, Kenny Gandi saat berbincang dengan detikcom, Selasa (29/11/2022).

Kenny Gandi bercerita ayahnya adalah seorang pedagang ayam potong. Ayahnya ikut menjadi nasabah KSP Intidana. Saat koperasi kolaps, Budiman Gandi Suparman, lalu ditunjuk oleh para nasabah menjadi Ketua Umum KSP Intidana. Siapa sangka, Budiman Gandi Suparman, dikriminalisasi dengan pasal pemalsuan surat.

"Kami harap ayah kami segera dibebaskan," ucap Kenny Gandi.

Hukum di Indonesia yang seharusnya adil dan beradab ternyata terbukti ini tidak adil dan biadabKenny Gandi, anak Budiman Gandi

Pihak Kenny sudah mengajukan PK atas kasus ayahnya sejak 8 September 2022. Namun hingga kini belum diputus. Hal itu berbeda dengan kasus pailit PT Intidana. Hanya butuh 2 minggu MA untuk membatalkan pailit Intidana.

"Kami minta keadilan seadil-adilnya. Keadilan jangan sampai cuma tinggal di atas kertas," tutur Kenny Gandi.

Berikut sengkarut kasus Intidana tersebut:

SKENARIO BESAR

Sejumlah nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, Semarang, Jawa Tengah beralibi tidak bisa menarik simpanan di KSP Intidana. Salah satu nasabah, Heryanto Tanaka lalu menggugat pailit KSP Intidana di pengadilan. Selain itu juga mempolisikan Ketua Pengurus KSP Intidana, Budiman Gandi Suparman agar dipidana.

Siapa nyana, di balik sengketa dan pelaporan pidana itu, Heryanto Tanaka disebut KPK menyuap banyak pihak, termasuk hakim agung.

KASUS PERDATA/PAILIT

Di tingkat kasasi, permohonan Heryanto Tanaka dikabulkan. Duduk sebagai ketua majelis Syamsul Maarif PhD dengan anggota Sudrajad Dimyati dan Ibrahim. Putusan itu diketok pada 13 Mei 2022. Salah satu amarnya menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana Pailit dengan segala akibat hukumnya. Duduk sebagai ketua majelis Syamsul Maarif dengan anggota Sudrajat Dimyati dan Ibrahim.

Di perjalanan, KPK melakukan OTT hingga akhirnya MA membatalkan pailit KSP Intidana.

KASUS PIDANA

Kasus bermula saat Rapat Anggota Khusus (RAK) Intidana memilih Budiman Gandi Suparman sebagai Ketua Umum Intidana 2015-2018. Budiman Gandi Suparman kemudian dipidanakan dengan dugaan pasal pemalsuan surat.

Di PN Semarang, Budiman Gandi Suparman divonis bebas. Jaksa lalu kasasi. Disokong Heryanto Tanaka, uang disebut KPK mengalir ke majelis kasasi. Akhirnya Budiman Gandi Suparman dihukum 5 tahun penjara. Budiman Gandi Suparman dinyatakan bersalah melakukan pidana menggunakan akta otentik yang dipalsukan.

Putusan pidana itu diketok oleh Sri Murwahyuni dan Gazalba Saleh. Adapun Prim Haryadi mengajukan dissenting opinion. Belakangan, Gazalba Saleh jadi tersangka korupsi oleh KPK.

DAFTAR TERSANGKA YANG MULIA

KPK menetapkan sejumlah nama karena diduga menerima uang miliaran rupiah agar mengetok putusan sesuai dengan pesanan. Demikian daftar tersangkanya.

2 Hakim Agung

Dua hakim agung dijadikan tersangka yaitu Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. Sudrajad Dimyati adalah hakim anggota kasasi perkara pailit Intidana dan Gazalba Saleh adalah hakim kasasi pidana Ketua Pengurus KSP Intidana. Gazalba Saleh tidak terima atas status tersangkanya dan mengajukan praperadilan ke PN Jaksel. Saat ini masih berlangsung.

2 Hakim

2 Hakim juga dijadikan tersangka korupsi di kasus itu, yaitu hakim Elly Tri Pangestu (hakim yustisial/panitera pengganti Sudrajad Dimyati) dan Prasetio Nugroho (hakim yustisial/panitera pengganti Gazalba Saleh). KPK menduga keduanya menjadi penghubung untuk transaksi korupsi.

4 PNS MA

KPK juga menerapkan 4 PNS Mahkamah Agung (MA). Mereka adalah:

1. Desy Yustria, sehari-hari PNS bagian Pendaftaran Perkara Perdata MA, diduga berperan sebagai kurir/penerima uang suap.
2. Muhajir Habibie, sehari-hari adalah tukang ketik putusan.
3. Nurmanto Akmal, sehari-hari adalah tukang ketik putusan.
4. Albasri, sehari-hari adalah tukang ketik putusan.

Staf MA
KPK juga menetapkan tersangka staf hakim agung Gazalba Saleh, yaitu Rendy Novarisza.

Penyuap
KPK menetapkan sejumlah orang dengan dugaan sebagai pihak penyuap, yaitu:

1. Ivan Dwi Kusuma Sujanto (nasabah KSP Intidana)
2. Heryanto Tanaka (nasabah KSP Intidana)

Pengacara
Pihak pengacara yang menjadi penghubung di kasus itu juga dijadikan tersangka, yaitu:

1. Yosep Parera
2. Seko Suparno

TANGGAPAN MA

MA masih menunggu waktu untuk menanggapi kasus itu.

"Terkait proses hukum yang dihadapi GZ setelah KPK menetapkan dan mengumumkan sebagai tersangka, kami banyak menerima pertanyaan dari wartawan/media yang menanyakan tindaklanjutnya seperti apa, apakah langsung penonaktifan? Apa tanggapan MA sehubungan dengan hal tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami menjawab bahwa MA akan mengambil sikap nanti pada waktunya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata jubir MA Andi Samsan Nganro kepada wartawan, Senin (28/11/2022).

"Oleh karena itu kita tunggu saja perkembangan selanjutnya," sambung Andi Samsan Nganro.

(asp/dhn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT