Pemprov DKI dan DPRD Sepakat RAPBD 2023 Rp 83,78 T, Fokus Banjir-Macet

ADVERTISEMENT

Pemprov DKI dan DPRD Sepakat RAPBD 2023 Rp 83,78 T, Fokus Banjir-Macet

Anggi Muliawati - detikNews
Selasa, 29 Nov 2022 11:15 WIB
Kantor Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tampak kosong. Usai Ahmad Riza terkonfirmasi positif corona, gedung Blok B Balai Kota ditutup sementara.
Gedung Balai Kota DKI Jakarta (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2023 telah disepakati DPRD dan Pemprov DKI. RAPBD akan difokuskan pada 3 program prioritas.

"Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 difokuskan pada 3 program prioritas dengan alokasi sebesar 41,27% APBD melalui belanja dan penyertaan modal daerah, yaitu pengendalian banjir, penanganan kemacetan, dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata, dalam keterangannya, Selasa (29/11/2022).

Michael mengatakan APBD DKI 2023 disepakati sebesar Rp 83,78 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp 1,2 triliun. Diketahui, pada saat MoU penandatanganan APBD oleh Pj Gubernur DKI Heru Budi dan DPRD DKI pada Selasa (8/11), disepakati sebesar Rp 82,5 triliun.

"APBD Tahun Anggaran 2023 yang disepakati sebesar Rp 83,78 triliun, naik Rp 1,2 triliun dari MoU penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023," ucapnya.

Sementara itu, untuk alokasi belanja pendidikan sebesar 21,09% APBD. Hal itu sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat 4, di mana negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD.

"Kemudian alokasi terhadap standar pelayanan minimal kesehatan sebesar 13,47% APBD, sesuai dengan amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah dialokasikan minimal 10% dari APBD," ujarnya.

Michael mengatakan RAPBD 2023 juga menunjang prioritas daerah lainnya, diantaranya, layanan dasar perkotaan, yakni penanggulangan sampah, penyediaan air bersih, pengolahan air limbah dan akses hunian layak. Selanjutnya, keruangan, yakni penataan ruang, ruang terbuka hijau, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan ekosistem pesisir.

Kemudian, ekonomi, yakni mempertahankan keberhasilan pertumbuhan ekonomi Jakarta. Terakhir, pemberian bantuan sosial dan pelayanan publik.

"Kegiatan prioritas dalam pengendalian banjir antara lain untuk pembangunan infrastruktur program antisipasi banjir seperti pembangunan waduk, tanggul pengaman pantai, pengadaan pompa dan pintu air, dan lainnya, serta kegiatan operasional dan pascabencana berupa perawatan pompa banjir, saluran drainase, pengelolaan ruang terbuka hijau, dan lain-lain," kata Michael.

Selanjutnya, Michael mengatakan untuk kegiatan prioritas dalam penanganan kemacetan, di antaranya untuk pembangunan infrastruktur pengurai kemacetan, seperti MRT, dan LRT. Dia menyebut untuk kegiatan operasional, yakni penyaluran subsidi operasional TransJakarta, MRT, LRT, serta pelayanan angkutan bus sekolah.

"Sedangkan kegiatan prioritas dalam rangka antisipasi dampak resesi ekonomi, antara lain untuk penyaluran pangan murah (subsidi pangan), Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) bagi peserta didik di seluruh jenjang, serta penyaluran bantuan di bidang kesehatan, tenaga kerja, pariwisata, dan sebagainya," tuturnya.

(yld/imk)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT