Heboh Beking Tambang Ilegal Klaten, Komisi VII DPR Soroti Penegakan Hukum

ADVERTISEMENT

Heboh Beking Tambang Ilegal Klaten, Komisi VII DPR Soroti Penegakan Hukum

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 29 Nov 2022 06:00 WIB
Sekjen PAN Eddy Soeparno
Eddy Soeparno (Firda Cynthia/detikcom)
Jakarta -

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut tambang pasir di Klaten, Jawa Tengah mempunyai beking yang mengerikan. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI fraksi PAN Eddy Soeparno meminta Kementerian ESDM membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) untuk menindak tambang ilegal di Indonesia.

Eddy menyebut tambang ilegal banyak terjadi di berbagai penjuru Indonesia. Dia menilai butuh keseriusan untuk menangani tambang ilegal itu.

"Menurut kami permasalahan illegal mining atau tambang ilegal tidak hanya terjadi di Klaten, terkait ilegal pasir. Tapi juga banyak di tempat lain, di Kalimantan illegal mining untuk batu bara, ada illegal mining untuk nikel dan lain-lain," kata Eddy kepada wartawan, Senin (28/11/2022).

Eddy mengatakan tambang ilegal ini harus ditindak secara hukum. Selain itu, penindakan dilakukan tanpa pandang bulu.

"Permasalahan illegal mining ini tidak mungkin ditangani secara baik, ditanggulangi secara baik, andaikata tidak ada penegakan hukum yang konsisten, penegakan hukum yang tegas dan tidak memandang bulu," jelasnya.

Minta Bentuk Dirjen Gakkum ESDM

Komisi VII, kata Eddy, saat ini telah membentuk panitia kerja atau panja untuk menangani masalah tambang ilegal. Salah satunya, Komisi VII akan mengusulkan agar Kementerian ESDM membentuk Dirjen Gakkum untuk menindak tambang ilegal.

"Kedua kita juga secara teknis di dalam Komisi VII juga tengah melakukan panja illegal mining, di mana target yang dicapai selain penanggulangan masalah illegal mining adalah adanya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di ESDM, agar fungsi dan peran inspektorat tembang yang dirasakan sekarang yang belum maksimal bisa digantikan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di ESDM," katanya.

Eddy mengatakan belum ada target kapan pembentukan Dirjen Gakkum ESDM itu. Saat ini, kata dia, panja illegal mining masih terus bekerja.

"Jadi masih belum bisa diketahui kapan pembentukannya karena panja illegal mining itu sendiri masih belum selesai masa bekerjanya. Jadi itu merupakan salah satu usulan yang akan nanti kami sampaikan di dalam kesimpulan panja illegal mining," jelasnya.

Lihat juga video 'KPK Sambut Baik Kerja Sama dengan Menko Polhukam Ungkap Mafia Tambang':

[Gambas:Video 20detik]



Simak soal tambang pasir ilegal pada halaman selanjutnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT