Imigrasi Jaksel Buka Pekan Layanan Ramah HAM untuk Difabel hingga Ibu Hamil

ADVERTISEMENT

Imigrasi Jaksel Buka Pekan Layanan Ramah HAM untuk Difabel hingga Ibu Hamil

Anggi Muliawati - detikNews
Senin, 28 Nov 2022 14:25 WIB
Imigrasi Jaksel buka Pekan Layanan Ramah HAM.
Foto: Imigrasi Jaksel buka Pekan Layanan Ramah HAM. (Anggi/detikcom)
Jakarta -

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Mualimin Abdi resmi membuka pekan layanan keimigrasian ramah HAM di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan. Pekan layanan tersebut dalam rangka memperingati hari HAM ke-74.

Abdi mengatakan jika ingin menjadi lembaga Kementerian Hukum dan HAM yang sejati harus memberikan pelayanan sesuai dengan proporsinya. Menurutnya, jika kaum disabilitas diperlakukan layaknya orang normal, maka dianggap telah melakukan diskriminasi.

"Kadang kita yang namanya layanan antre, ya antre, betul, kalau orang mau antre ya antre, tapi justru orang-orang kaum difabel, wanita hamil, sedang menyusui, orang sudah renta, justru kalau dia disuruh antre, maka sejatinya kita telah memperlakukan secara diskriminasi," kata Abdi dalam sambutannya, Senin (28/11/2022).

"Adil itu, maknanya pertama proporsional, kedua memperlakukan sama terhadap memang harus diperlakukan sama, memperlakukan berbeda terhadap yang memang harus diperlakukan berbeda, difabel kalau diperlakukan sama dengan yang sehat berarti kita mencerminkan ketidakadilan," sambungnya.

Abdi mengatakan pekan layanan keimigrasian ramah HAM dikhususkan untuk kaum difabel, wanita hamil dan orang-orang yang harus diperlakukan khusus. Dia menyebut pekan layanan itu menjadi salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan kelompok rentan atas layanan publik yang berbasis HAM.

"Mengapa ini dilakukan kita tahu setiap layanan maka tidak boleh bersifat diskriminasi harus bernilai keadilan, kemudian ada kepastian, kemudian ada hal-hal yang bersifat khusus, untuk masyarakat berkebutuhan khusus. Ini semuanya adalah dijamin atau ditegaskan di dalam konstitusi kita UUD 1945," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Izin Tinggal Keimigrasian Pramella Yunidar Pasaribu mengatakan kaum difabel harus berikan prioritas utama dalam pelayanan publik. Dia menyebut jika ada pelayanan yang kurang baik terhadap kaum difabel, maka akan berhadapan dengan Kemenkumham.

"Kalau ketika nanti diberikan satu perhatian yang tidak baik, berarti tidak ada respect dari siapa? Dari aparaturnya, aparaturnya siapa? Ada di Kantor Imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Selatan dan akan berhadapan dengan siapa? Akan berhadapan dengan Kementerian Hukum dan HAM, siapa? Direktur Jenderal HAM," katanya.

Dia berharap dengan pekan layanan keimigrasian ramah HAM dapat menjadi upaya pencegahan diskriminasi. Di mana hal itu sesuai dengan UUD 1945.

"Pendekatan yang berbasis HAM ini, kami harapkan menjadikan upaya untuk mencegah terjadinya diskriminasi," tuturnya.

(idn/idn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT