Jakarta Bakal Tanpa Wali Kota dan Bupati Usai Ibu Kota Pindah ke IKN

ADVERTISEMENT

Jakarta Bakal Tanpa Wali Kota dan Bupati Usai Ibu Kota Pindah ke IKN

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Kamis, 24 Nov 2022 22:14 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa turut hadir dan menyerahkan penghargaan kategori UN SDGs kepada April Grup.
Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berdiskusi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI Suharso Monoarfa terkait nasib Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota negara (IKN). Salah satu yang dibahas adalah mengenai sistem pemerintahan di Jakarta nantinya.

Suharso mengatakan rencananya Jakarta nantinya tetap dikepalai oleh gubernur. Namun tidak akan ada lagi wali kota atau bupati di Jakarta.

"Presiden juga memberi petunjuk pada kami sistem pemerintahan ke depan. Jadi sistem pemerintahan ke depan itu juga harus dipikirkan untuk Jakarta. Jadi sistem pemerintahan ke depan di Jakarta tetap seperti hari ini jadi sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dan kemudian tidak perlu ada bupati atau wali kota," kata Suharso melalui kanal YouTube Pemprov DKI, Kamis (24/11/2022).

Selain itu, pemerintah pusat ingin agar Jakarta ke depannya memiliki struktur organisasi yang lebih lincah dan menjadi panutan pemerintah daerah lainnya. Maka, lanjut Suharso, birokrasi di Jakarta menjadi lebih efektif.

"Bahkan pemikiran kami ke depan adalah bagaimana ada struktur organisasi pemerintahan yang lebih agile, yang lebih lincah, yang bisa menjadi panutan teladan bagi pemerintahan yang lain. Jadi nus birokrasi tapi efektif birokrasi," ucapnya.

Selain sistem pemerintahan, penataan ruang di Jakarta ke depannya dibahas oleh Suharso dan Heru Budi. Suharso mengusulkan untuk melihat kembali masterplan yang sudah ada sejak dulu untuk kemudian diadaptasikan dengan perkembangan zaman saat ini.

"Bagaimana penataan ruangnya yang ada hari ini dan bagaimana kita melihatnya kembali masterplan-masterplan yang sebelumnya sejak dulu dan sampai hari ini dan kemudian bagaimana kita memperbaikinya mengadaptasinya dengan perkembangan-perkembangan ke depan dengan demikian Jakarta at large yang lebih baik akan dihadirkan ke depan," papar Suharso.

Pembahasan berikutnya yakni mengenai tata aturan dan kewenangan Jakarta ke depan. Suharso menuturkan, pemerintah pusat akan memberikan kewenangan yang bersifat khusus atau lex specialis kepada Jakarta nantinya.

"Kami juga memikirkan hal-hal yang tadinya tidak menjadi bagian dari kewenangan Jakarta akan kita coba tuangkan di dalam undang-undang yang juga sifatnya lex specialis bagi Jakarta sehingga Jakarta bisa mengambil kewenangan-kewenangan untuk kebutuhannya tanpa disibukkan dengan sesuatu yang tidak diperlukan. Misalnya bagaimana relasinya dengan kementerian dan lembaga yang lain," katanya.

Kendati demikian, menurut Suharso, yang terpenting adalah Jakarta akan tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi. Pemerintah, lanjutnya, akan membangun Jakarta menjadi lebih baik lagi.

"Kita akan membangun jauh lebih baik lagi di Jakarta. Saya kira itu tapi memang tadi kita setuju untuk membuat sebuah tim untuk mendetail ini semua sebelum nanti kita masukkan, tuangkan di dalam undang-undang baru mengenai Jakarta ke depan," pungkas Suharso.

(mae/fas)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT