ADVERTISEMENT

Wamenkumham Jelaskan Pasal Penghinaan Presiden: Hina Beda dengan Kritik

Dwi Rahmawati - detikNews
Kamis, 24 Nov 2022 17:01 WIB
Eddy Hiariej. (Foto: Karin Nur Secha/detikcom)
Wamenkumham Eddy Hiariej (Karin Nur Secha/detikcom)
Jakarta -

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiariej menjelaskan alasan pasal penghinaan kepada pemerintah masih dipertahankan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Menurut Eddy, menghina berbeda dengan mengkritik.

"Jadi di sini kami katakan yang dimaksud dengan menghina adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah," kata Eddy dalam rapat kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (24/11/2022).

Eddy membacakan bunyi Pasal 240 ayat (1) dalam draf RKUHP, yang memuat perbedaan antara mengkritik dengan menghina. Dia menegaskan bahwa pemerintah tak mempermasalahkan kritik dari masyarakat.

"Menghina berbeda dengan kritik, yang merupakan hak berekspresi dan berdemokrasi. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan pemerintah atau lembaga," kata dia.

"Pada dasarnya kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat," sambungnya.

Untuk diketahui, pasal penghinaan terhadap pemerintah masih dipertahankan dalam RKUHP. Namun pasal tersebut hanya bisa dikenakan jika pemerintah, khususnya presiden, melakukan aduan sendiri secara tertulis.

"Item ke-9 penghinaan terhadap pemerintah, ini Pasal 240. Kami menambahkan beberapa ayat. (Ayat 1) setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda kategori 2. (3), tindak pidana yang dimaksud ayat 1 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. Ayat 4, aduan yang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan secara tertulis oleh pimpinan lembaga negara (Presiden)," ungkap Eddy.

Ia menambahkan, pemerintah yang dimaksud adalah presiden, wakil presiden, beserta menteri. Eddy menjelaskan, jika tindak pidana menghina pemerintah sampai menimbulkan kerusuhan, penghina akan dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun.

"Yang dimaksud dengan kerusuhan adalah suatu kondisi di mana timbul kekerasan terhadap orang dan barang yang dilakukan oleh sekelompok paling sedikit 3 orang," lanjutnya.

(mae/mae)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT