2 Orang Jadi Tersangka Kasus Pesta Sabu Anggota Dewan Kepulauan Seribu

ADVERTISEMENT

2 Orang Jadi Tersangka Kasus Pesta Sabu Anggota Dewan Kepulauan Seribu

Yogi Ernes - detikNews
Kamis, 24 Nov 2022 15:56 WIB
ilustrasi narkoba
Foto Ilustrasi Narkoba (iStock)
Jakarta -

Polisi telah melakukan gelar perkara terkait kasus narkoba yang melibatkan anggota Dewan Kabupaten Kepulauan Seribu berinisial MJ (35). Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Kasi Humas Polres Kepulauan Seribu Ipda Putut mengatakan dua tersangka itu adalah berinisial S (27) dan NS (33). Keduanya merupakan PJLP (penyedia jasa layanan perseorangan) Satpol PP dan Sumber Daya Air (SDA) Kepulauan Seribu.

"S dan NS sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Putut saat dihubungi, Kamis (24/11/2022).

Total ada 8 orang yang ditangkap terkait pesta sabu anggota Dewan Kepulauan Seribu tersebut. Satu orang berinisial A (19) lalu dipulangkan usai tes urine negatif.

Selain itu, Putut menyebut dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka di kasus tersebut berinisial S dan NS dianggap turut berperan sebagai pengedar narkoba.

"Yang dua kan kedapatan S dan NS itu pada saat digeledah ditemukan barang bukti dan dari keterangan saksi-saksi yang lain memang mengaku dapatnya dari yang bersangkutan. Jadi itu menjadi pertimbangan bisa dikategorikan mereka adalah yang mengedarkan jadi ditetapkan tersangka," terang Putut.

MJ Tak Terafiliasi Partai Politik

Polisi sebelumnya telah menangkap anggota Dewan Kabupaten Kepulauan Seribu berinisial MJ (35) terkait kasus narkoba. Polisi menegaskan MJ tidak terafiliasi dengan partai politik.

"Bukan di bawah partai politik," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dihubungi, Selasa (22/11).

Zulpan menjelaskan MJ bukan anggota DPRD. Pasalnya, posisi DPRD hanya ada di lingkup provinsi.

"Bukan (anggota) DPRD tapi Dewan Kabupaten karena di masing-masing kota atau kabupaten di DKI Jakarta tidak ada DPRD hanya ada di provinsi saja," ujar Zulpan. Selain itu, MJ dipilih langsung oleh warga. Tugasnya di bawah pengawasan langsung dari bupati.

"Dewan Kabupaten berada di bawah bupati dan penunjukannya melalui pemilihan warga. Jadi per satu kecamatan ada satu orang Dewan Kabupaten," terang Zulpan.

(ygs/mea)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT