ADVERTISEMENT

Istana Akan Serahkan Nama Calon Panglima TNI ke DPR 28 November

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Rabu, 23 Nov 2022 18:33 WIB
Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan), bersama Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kiri), Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), dan Sufmi Dasco Ahmad (kanan) mengenakan pita hitam bertuliskan DK di lengan saat memimpin rapat Paripurna DPR Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2022). Dalam Rapat Paripurna tersebut DPR mengesahkan sembilan Calon Anggota Komnas HAM RI Periode 2022-2027, dan memutuskan mencabut persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung setelah ditetapkan sebagai tersangka, serta menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2022 oleh BPK dan mendengarkan pidato Ketua DPR pada penutupan masa persidangan I tahun sidang 2022-2023. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.
Pimpinan DPR RI (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Jakarta -

Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan Surat Presiden (surpres) calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa batal diterima DPR hari ini. Indra mengatakan pihak Sekretariat Negara (Setneg) akan menyerahkan surat itu pada 28 November 2022.

"Jadi penyerahan surpres Panglima TNI itu akan diserahkan oleh Mensesneg kepada Ibu Puan itu tanggal 28 November," kata Indra kepada wartawan, Rabu (23/11/2022).

Indra mengatakan penyerahan surpres ke DPR itu berkaitan dengan kegiatan Ketua DPR Puan Maharani yang sedang ke Pnom Penh, Kamboja. Indra menjelaskan, Puan menjadi delegasi DPR RI untuk menghadiri 43th General Assembly of ASEAN Interparliamentary (AIPA).

"Bahwa itu akan diserahkan pada hari Senin tanggal 28 November karena Bu Puan saat ini masih memimpin delegasi Indonesia untuk sidang parlemen-parlemen ASEAN di Pnom Penh," kata Indra.

"Salah satu agenda pentingnya adalah penyerahan palu sidang dari tuan rumah Kamboja kepada Indonesia sama seperti Keketuaan ASEAN Indonesia yang kemarin Pak Jokowi juga ke sini (Kamboja)," imbuhnya.

Meski penyerahan surpres diundur hingga pekan depan, Indra menyebut hal itu tidak melanggar undang-undang.

"Itu masih dimungkinkan tidak menyalahi aturan, karena walaupun panglima TNI pensiun tanggal 21 tapi dalam aturan batas usia pensiun kan itu juga bisa sampai di akhir bulan, ya, sampai tanggal 30," katanya.

Simak Video 'DPR Upayakan Proses Cepat Calon Panglima TNI Sebelum Reses 15 Desember':

[Gambas:Video 20detik]

(fca/rfs)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT