Pimpinan DPR Sebut KSAU, KSAD, KSAL Punya Peluang Sama Jadi Panglima

ADVERTISEMENT

Pimpinan DPR Sebut KSAU, KSAD, KSAL Punya Peluang Sama Jadi Panglima

Karin Nur Secha - detikNews
Selasa, 22 Nov 2022 20:02 WIB
Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/9/2021).
Foto: Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus (Alfons/detikcom)
Jakarta -

DPR RI sampai saat ini belum juga menerima Surat Presiden (Surpres) Joko Widodo (Jokowi) soal calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidirich Paulus menyebut Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono memiliki kesempatan yang sama untuk mengisi jabatan Panglima TNI.

"Itu hak prerogatif presiden, tiga kepala staf yang ada sekarang baik itu Mas Fadjar dari angkatan udara, Jenderal Dudung dari angkatan darat, dan Laksmana Yudho dari angkatan laut semua memiliki peluang yang sama. Itu saja," ujar Lodewijk di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (22/11/2022).

Dia mengatakan hal tersebut dikarenakan sesuai UU TNI Nomor 34 yang menyebut Panglima TNI dipilih dari perwira tinggi baik itu masih aktif sebagai kepala staf angkatan maupun mantan kepala staf angkatan.

"Nah sekarang kepala staf angkatan yang masih aktif kan cuma tiga. Pak Dudung angkatan darat, Pak Fadjar angkatan udara, Pak Yudho angkatan laut," jelasnya.

"Nah pola-pola pemilihan dikatakan disitu dapat dijabat secara bergantian. Kata dapat artinya tidak harus. Kalau sekarang angkatan darat, kalau sekarang angkatan darat lagi, dapet angkatan laut, dapet angkatan udara.Karena itu hak prerogatif Presiden beliau pilih yang mana kita tunggu aja," sambungnya.

Untuk diketahui, DPR masih menunggu Surat Presiden (Surpres) Joko Widodo (Jokowi) soal calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidirich Paulus mengingatkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) untuk segera mensetorkan nama pengganti Andika.

"Kami dari DPR dalam hal ini komisi 1, masih menunggu surat dari Presiden. Karena sesuai aturan sebelum pensiun Panglima TNI yang saat ini kebetulan Pak Andika pensiun kan tanggal 21 Desember ya. Itu secara de facto beliau pensiun, tapi secara de jure itu per 1 Januari ya. Nah tentu kita gunakan 21 Desember beliau pensiun," ujar Lodewijck di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (22/11).

Dia juga mengingatkan bahwa sebentar lagi DPR akan memasuki masa reses. Lodewijk berharap agar Kemensesneg segera mengirimkan nama tersebut dalam kurun waktu minggu ini.

"Nah ditarik ke belakang sebelum dia pensiun, 20 hari sebelumnya Presiden sudah mengajukan surat ke DPR di luar dari 20 hari di luar masa reses. Berarti kalau dihitung-hitung kita itu kan mulai reses tanggal 16 (Desember) paripurna, ditarik ke belakang tanggal 25 (November) paling lambat surat dari Presiden sudah masuk ke DPR menyampaikan siapa calon Panglima TNI," jelasnya.

Nantinya, dari surat tersebut DPR khususnya Komisi I akan melakukan langkah-langkah selanjutnya. Termasuk, mengunjungi rumah bakal calon untuk mengecek keaktualan keluarga hingga pelaksanaan fit and proper test.

"Dari situ akan dilaporkan ke Pimpinan DPR RI atau Ketua DPR RI selanjutnya mengajukan surat hasil dari fit and proper test itu ke Presiden," ucapnya.

"Kira-kira itu proses yang kita masih menunggu, sekarang masih tanggal 22 ada 3 hari lagi kita menunggu. Mudah-mudahan dalam waktu 3 hari ini Presiden segera mengirimkan surat kepada DPR dan setelah itu komisi 1 akan mulai bekerja," lanjutnya.

Simak Video 'DPR soal Surpres Calon Panglima TNI: Presiden Punya Perhitungan Sendiri':

[Gambas:Video 20detik]



(ain/maa)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT