Saya Gadaikan Kendaraan Tanpa Izin Pemilik BPKB, Apakah Bisa Dipidana?

ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Saya Gadaikan Kendaraan Tanpa Izin Pemilik BPKB, Apakah Bisa Dipidana?

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 22 Nov 2022 09:30 WIB
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
Ilustrasi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Kemudahan kredit dari pegadaian memudahkan orang mendapatkan utang. Sebab syaratnya cukup mudah. Tapi bagaimana bila barang yang digadaikan tidak seizin pemilik?

Hal ini menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate. Berikut pertanyaan lengkapnya yang dikirim ke email:redaksi@detik.comdan di-cc keandi.saputra@detik.com:

Pak, mau bertanya tentang satu kasus hukum.

BPKB kereta teman saya digadaikan saudaranya ke leasing tanpa izin dari pemilik BPKB. Ketika BPKB-nya mau diambil ke leasing ternyata dananya lumayan besar. Pertanyaannya:

1. Apakah ketika teman saya (pemilik BPKB) melaporkan perkara ini ke polisi maka pihak leasing akan mengembalikan BPKB-nya tanpa harus mengeluarkan biaya?
2.Apakah saudara teman saya (pemilik BPKB) akan turut diproses juga oleh pihak yang berwajib?
3. Solusi bagaimanakah yang terbaik dari Bapak atas peristiwa ini?

Terimakasih

JAWABAN:

Sebelum kami menjawab pertanyaan saudara, maka kami mengasumsikan kereta yang saudara maksud sebagai kendaraan bermotor (di daerah tertentu, misal di wilayah Sumatera Utara, sepeda motor disebut sebagai kereta), dan lesing sebagai jaminan kebendaan berupa jaminan fidusia.

Apakah ketika teman saya (Pemilik BPKB) melaporkan perkara ini ke polisi maka Pihak lesing akan mengembalikan BPKBnya tanpa harus mengeluarkan biaya?

Dapat kami sampaikan bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (accesoir) dari suatu perjanjian pokok yakni perjanjian utang-piutang. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Fidusia disebutkan bahwa jaminan fidusia hapus karena:

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
c. Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Dengan demikian secara keperdataan, hanya ketiga hal tersebutlah yang dapat mengakibatkan hapusnya Jaminan Fidusia.

Sedangkan laporan polisi yang saudara maksud merupakan bagian dari rangkaian proses suatu penegakan hukum pidana. Secara sederhana rangkaian proses penegakan hukum pidana dapat digambarkan sebagai berikut:

Laporan polisi -> penyelidikan -> penyidikan -> penuntutan -> persidangan -> putusan

Dari gambaran tersebut maka dapat dipahami bahwa akhir dari suatu proses penegakan hukum pidana adalah putusan. Dalam putusan inilah status mengenai objek fidusia yang menjadi barang bukti dalam perkara pidana yang saudara maksudkan akan ditetapkan dikembalikan/diserahkan kepada siapa. Jika pengadilan memutuskan bahwa barang bukti berupa kendaraan bermotor yang menjadi objek fidusia agar diserahkan kepada saudara, maka saudara akan menerima kendaraan bermotor tersebut tanpa harus harus mengeluarkan biaya.

Berdasarkan uraian tersebut, secara sederhana dapat kami sampaikan bahwa adanya laporan polisi tidak serta merta mengakibatkan pihak penerima fidusia (pihak leasing) mengembalikan BPKB teman saudara tersebut, kecuali sudah ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan demikian.

Apakah saudara teman saya (pemilik BPKB) akan turut diproses juga oleh pihak yang berwajib?

Penegakan hukum pidana merupakan proses mencari kebenaran materiil mengenai siapa pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Fidusia mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5

"Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia"

Pasal 1 angka 9

"Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau karena undang-undang"

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dipahami bahwa pemberi fidusia (orang yang menjaminkan suatu benda) haruslah pemilik dari benda itu. Jika orang yang berutang merupaka pemilik benda yang menjadi jaminan fidusia, maka debitor merupakan pihak dalam perjanjian pokok sekaligus sebagai pemberi fidusia (orang yang menjaminkan suatu benda) dalam perjanjian jaminan fidusia.

Selain itu, dapat dipahami pula bahwa bisa saja antara orang yang berutang (debitor) dalam perjanjian pokok berbeda dengan orang yang menjadi pemberi fidusia dalam perjanjian fidusia, dengan syarat pemberi fidusia tersebut merupakan pemilik dari benda yang dijaminkan dalam perjanjian jaminan fidusia.

Dengan demikian jika perjanjian jaminan fidusia tidak dilakukan oleh pemilik barang, berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 49 Tahun 1999 tentang Fidusia dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1321 jo. Pasal 1328 KUHPerdata, maka perjanjian fidusia tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif diakibatkan adanya suatu tipu muslihat, yang untuk itu perlu dibuktikan dalam suatu proses persidangan pidana karena melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Selain ancaman pidana dalam KUHP, pelaku tindak pidana yang terlibat atas penipuan dalam perjanjian fidusia tersebut juga dapat diancam pidana karena melanggar ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Fidusia.

Pasal 378 KUHP:

"barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999:

"Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Tidak tertutup kemungkinan teman saudara akan turut diproses dalam penegakan hukum pidana ini baik itu sebatas sebagai saksi atau menjadi tersangka.detik's Advocate

Sebagaimana telah diuraikan di atas, proses penegakan hukum pidana merupakan upaya dalam mencari kebenaran materiil guna menentukan siapa pelaku tindak pidana serta bagaimana pertanggungjawaban yang dapat dibebankan terhadap pelaku tersebut atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Tidak tertutup kemungkinan teman saudara (pemilik) ataupun saudaranya akan turut diproses dalam penegakan hukum pidana ini baik itu sebatas sebagai saksi ataupun menjadi tersangka/terdakwa.

Bagaimana solusi terbaik?

Solusi yang terbaik yang bisa kami sarankan adalah sebaiknya teman saudara memastikan terlebih dahulu bagaimana kendaraannya bisa menjadi objek jaminan fidusia. Apakah memang benar teman saudara tersebut tidak pernah menandatangani perjanjian jaminan fidusia ataupun tidak pernah memberi izin (misalnya melalui suatu surat kuasa) untuk menandatangani suatu perjanjian jaminan fidusia, serta memastikan juga bagaimana BPKB milik teman saudara bisa beralih penguasaannya sehingga dapat dijaminkan dan diserahkan kepada pihak penerima fidusia (perusahaan leasing).

Jika teman saudara tidak pernah menandatangani ataupun memberi izin untuk menandatangani suatu perjanjian jaminan fidusia ataupun peralihan penguasaan BPKB terjadi tanpa seizin dan sepengetahuan teman saudara, maka dapat diindikasikan adanya suatu perbuatan pidana dalam penandatanganan perjanjian jaminan fidusia tersebut.

Namun sebelum membuat laporan pidana, sebaiknya teman saudara mengkomunikasikan secara kekeluargaan hal tersebut dengan saudaranya yang telah menjaminkan BPKB miliknya untuk mencari solusi terbaik agar BPKB milik teman saudara bisa dikembalikan kepadanya.

Kami sangat menyarankan agar jalur pidana merupakan upaya terakhir untuk ditempuh jika seluruh upaya sudah diusahakan namun tidak membuahkan hasil.

Terima kasih

Tim Pengasuh detik's Advocate


Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum internasional, hukum waris, hukum pajak, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

detik's advocate

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

(asp/asp)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT