Warga Protes Belum Bisa Huni Kampung Susun Bayam, PDIP Kritik Anies

ADVERTISEMENT

Warga Protes Belum Bisa Huni Kampung Susun Bayam, PDIP Kritik Anies

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 22 Nov 2022 08:27 WIB
Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak
Gilbert Simanjuntak (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Warga calon penghuni Kampung Susun Bayam dekat Jakarta Internasional Stadium (JIS) melakukan aksi unjuk rasa karana belum bisa menghuni rumah susun itu. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengkritik peresmian rusun itu sebelum dihuni warga.

Kampung Susun Bayam ini diresmikan pada 12 Oktober lalu oleh eks Gubernur Anies Baswedan sebelum masa jabatannya berakhir. Gilbert menilai peresmian itu dipaksakan.

"Anies juga tidak bijaksana meresmikan Kampung Susun tersebut sebelum warga direlokasi ke rumah susun sewa tersebut. Jangan memaksakan diresmikan kalau masih banyak persoalan," kata Gilbert kepada wartawan, Senin (21/11/2022).

Gilbert juga menyoroti PT Jakarta Propertindo (JakPro) yang menjadi pengelola Kampung Susun Bayam itu. Menurutnya, rumah susun itu harusnya menjadi tugas pokok fungsi atau tupoksi Dinas Perumahan.

"Saya melihat JakPro sudah terlalu banyak yang diurusi, tidak fokus kepada tupoksinya. Sebaiknya sejak awal itu masuk tupoksi Dinas Perumahan. Itu bisa diatur lewat Pergub, sekali pun lahan milik JakPro," jelasnya.

Gilbert menilai JakPro memang mengupayakan agar proses administrasi dan masalah sewa itu segera selesai. Namun, dia menilai JakPro kurang fokus sehingga menimbulkan persoalan.

"Mereka sedang mengupayakan, tetapi sepatutnya ini tidak terjadi kalau mereka kerja fokus. Sebelumnya JakPro mengatakan ini urusan KAI, sekarang masalah rusunawa, mereka terlalu banyak bicara yang kurang baik," jelasnya.

Warga calon penghuni Kampung Susun Bayam menuntut segera bisa masuk ke hunian yang baru diresmikan Oktober kemarin. Warga sebelumnya direncanakan bisa menghuni rusun itu pada 20 November. Kini, JakPro berjanji ke warga, Kampung Susun Bayam bisa dihuni mulai Maret 2023.

"Kita garansi kalau Maret (2023), kita buat sebuah kebijakan internal yang mengharuskan JakPro membawa, menjalankan kebijakannya sementara hingga transisi Pemprov," kata Community Development (JakPro) Hifdzi Mujtahid kepada wartawan di Kampung Susun Bayan, Jakarta Utara, Senin (21/11).

"Jadi ini kan masalah prediksi saja, jadi diprediksi awal kita memprediksi bahwa dalam satu bulan kita bisa mengupayakan hal yang lebih mudah. Namun, setelah kita komunikasi dengan dinas-dinas terkait, ternyata cukup rumit dan ada beberapa step yang kita terlewat. Nah, estimasi 1 Maret itu kita menghitung paralel JakPro akan membuat kebijakan sendiri," imbuhnya.

Lihat juga video 'Warga Gusuran Minta Jatah Kampung Susun Akuarium, Wagub DKI :Diatur Koperasi':

[Gambas:Video 20detik]



(lir/dnu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT