Satgas BLBI Kalah Lagi, Kali Ini soal Penyitaan Lapangan Golf di Bogor

ADVERTISEMENT

Satgas BLBI Kalah Lagi, Kali Ini soal Penyitaan Lapangan Golf di Bogor

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 17 Nov 2022 11:49 WIB
Satgas BLBI Sita Aset Lapangan Golf dan Hotel Besan Setnov di Bogor Rp 2 T
Mahfud Md dan Tim Satgas menyita properti di Bogor beberapa waktu lalu. (Anisa Indraini/detikcom)
Jakarta -

Satgas BLBI kembali kalah di pengadilan. Kali ini terkait penyitaan lapangan golf dan properti di Bogor yang dimiliki oleh PT Bogor Raya Development (BDR). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung memutuskan pemblokiran aset itu harus dicabut.

Kasus bermula saat Satgas BLBI menyita kawasan properti seluas 89 hektare di Bogor pada Juli 2022. Satgas BLBI meyakini kawasan itu milik obligor BLBI bos PT Bank Asia Pacific (Aspac) atas nama Setiawan Harjono (besan Setya Novanto) dan Hendrawan Harjono alias duo Harjono. Satgas BLBI kemudian memerintahkan BPN memblokir aset tanah itu dan ditindaklanjuti BPN.

Pihak pengelola properti, PT Bogor Raya Development, kaget dan membantah asetnya terkait bos Aspac. PT Bogor Raya Development kemudian menggugat BPN ke PTUN Bandung dan dikabulkan.

"Menyatakan batal keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa pencatatan blokir terhadap bidang tanah 1-274," demikian bunyi putusan PTUN Bandung yang dilansir website-nya, Kamis (17/11/2022).

Satgas BLBI sita lahan di BogorSatgas BLBI menyita lahan di Bogor. (Rizky Adha/detikcom)

Duduk sebagai ketua majelis Oenan Pratiwi dengan anggota Ardoyo Wardhana dan Gugum Surya Gumilar. Putusan itu diketok pada Rabu (16/11) kemarin.

"Berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menetapkan pencatatan blokir objectum litis, baik dari segi prosedur maupun substansi materiil, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan," ungkap majelis PTUN Jakarta.

Atas putusan itu, kuasa hukum BRD dari Lubis, Santosa, dan Maramis Law Firm, Damian Agata Yuvens, mengapresiasi putusan yang dijatuhkan oleh PTUN Bandung. Lebih lanjut, Damian mengharapkan agar putusan ini dapat menjadi pelajaran bahwa pengembalian kerugian negara akibat dana BLBI tidak boleh dilakukan secara serampangan, apalagi sampai merugikan pihak ketiga yang tidak terkait dengan BLBI.

"Putusan PTUN Bandung ini membuktikan dua hal. Pertama, tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap aset klien kami adalah sewenang-wenang. Kedua, bidang-bidang tanah klien kami bukanlah aset dari obligor BLBI dan tidak terkait dengan obligor BLBI mana pun," kata kuasa hukum lainnya, Leonard Arpan Aritonang.

Sebelumnya, Satgas BLBI juga kalah lawan melawan Kaharudin Ongko di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait penyitaan aset tanah dan rumah di Kuningan, Jakarta Selatan. Majelis menyatakan tindakan Satgas BLBI telah melanggar UUD 1945.

"Dengan demikian semua objek sengketa bertentangan dengan Pasal 28G ayat 1 UUD 1945, Pasal 28H ayat 4 UUD 1945, dan Pasal 165 ayat 1 Permenkeu Nomor 240/2016," kata majelis PTUN Jakarta.

(asp/zap)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT