Ada JKN-KIS, Polisi di Sulbar Jalani Operasi Laparoskopi Tanpa Biaya

ADVERTISEMENT

Ada JKN-KIS, Polisi di Sulbar Jalani Operasi Laparoskopi Tanpa Biaya

Danica Adhitiawarman - detikNews
Kamis, 17 Nov 2022 11:08 WIB
Testimoni Peserta BPJS Kesehatan
Foto: Dok. BPJS Kesehatan
Jakarta -

Seorang polisi yang bertugas di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat (Sulbar), Bripka Faizal Paturuzi (37) mendapat pelayanan operasi laparoskopi tanpa dipungut biaya. Sebab, ia terbantu program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diberi pemerintah.

"Tepatnya sudah sekitar sebulan saya menjalani operasi pengangkatan kandung empedu di RS Siloam Makassar. Alhamdulillah sekarang sudah sehat," ujar Faizal dalam keterangan tertulis, Kamis (17/11/2022).

Faizal menceritakan ia tidak mengeluarkan biaya sama sekali ketika berobat mengikuti prosedur program JKN. Semua pelayanan mulai dari mendapatkan rujukan dari klinik ke RS Bhayangkara di Mamuju sampai mendapatkan rujukan ke RS Siloam di Makassar didapatkannya secara gratis.

"Waktu itu saya periksa di Klinik Bidokkes Polda Sulbar. Ternyata harus dirujuk ke RS Bhayangkara Mamuju. Berhubung saat itu tidak ada fasilitas kesehatan yang bisa melakukan operasi, akhirnya saya harus dirujuk ke RS Siloam Makassar," ungkapnya.

Lebih lanjut, Faizal menjelaskan operasi laparoskopi yang dilaluinya merupakan prosedur bedah bagian dalam perut dan panggul tanpa harus membuat sayatan besar di kulit. Tindakan medis ini menggunakan alat laparoskop, sehingga ia bisa menghindari mendapat sayatan besar seperti pada operasi konvensional.

"Operasi angkat kandung empedu dengan laparoskopi yang saya jalani merupakan operasi pemotongan dan pengangkatan kandung empedu melalui sayatan kecil dengan bantuan alat khusus berupa selang tipis berkamera," jelasnya.

Faizal berharap program JKN ini bisa ditingkatkan kualitas pelayanannya agar semakin baik lagi. Ia menyebut jaminan sosial bidang kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap orang ketika diserang penyakit tanpa mengenal usia.

"Berharap peningkatan program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan dapat meningkatkan kualitas layanan, terutama obat-obatan yang saat ini perlu adanya perubahan Formularium Nasional," pungkasnya.

(akd/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT