Penanganan Flu Burung Perlu Sikap Otoriter

Jakarta - Penanganan flu burung rupanya juga perlu sikap otoriter. Tujuannya agar jajaran pimpinan daerah disiplin mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat, dan masyarakat disiplin melaksanakannya di lapangan. Demikian kesimpulan Wapres Jusuf Kalla (JK) membandingkan keberhasilan pembersihan lingkungan dalam program pencegahan penularan virus flu burung di Indonesia dan Vietnam. "Dari segi teknologi kita tidak kalah. Tapi kedisiplinan masyarakat dengan pemerintahan yang otoriter itu maka perintah dari pusat masih bisa jalan. Masyarakat nggak demo ke bupati, dan bupati ngggak protes ke pusat," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (21/7/2006). Kasus yang disinggung Wapres adalah penolakan warga Karo atas upaya pemusnahan massal unggas meski akan mendapatkan dana penggantian. Penolakan itu pun mendapat dukungan bupati setempat yang kemudian memprotes kebijakan pusat tersebut. Padahal wilayah Karo dinyatakan positif terjangkit flu burung. Virus mematikan itu pun telah menewaskan beberapa orang warga di sana. Akibatnya kini jumlah total korban di Indonesia mencapai 42 orang, menyamai Vietnam yang memegang rekor jumlah tewas paling banyak. "Tidak bisa pemerintah bikin program macam-macam kalau masyarakat tidak patuh dan pemerintah daerah tidak ikut aturan. Itu berbahaya bagi kita semua. Kalau pemerintah menentukan harus dimusnahkan (unggasnya), ya harus dimusnahkan," gerutu Wapres. (nrl/)