.webp)
Permasalahan terkait relokasi SDN 1 Pondok Cina (Pocin), Depok, Jawa Barat, menjadi sorotan publik. KPAI berencana mengunjungi SDN 1 Pocin.
"Pagi ini, jam 9, KPAI akan berkunjung melihat anak anak yang belajar bersama relawan di SD N Pondok Cina 1. Lokasi dekat Gramedia Margonda," ujar Kadivwasmonev KPAI Jasra Putra dalam keterangannya, Rabu (16/11/2022).
Agenda hari ini, jelas Patra, yakni berdialog dengan berbagai pihak. Salah satu yang dibahas mengenai hak belajar anak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Agar ada kesadaran bersama untuk tetap mendirikan hak belajar anak, hak dilindungi dari pusaran konflik, dan menghindari kondisi yang lebih buruk, akibat kondisi ini," tutur Jasra.
Jasra melihat anak-anak menjadi berada di pusaran konflik orang dewasa. Hak belajar anak-anak terancam dan tidak diakui dalam pendidikan formal.
"Saya dilaporkan di lapangan, mulai dari anggota Dewan, Disdik, guru, ada komunikasi buntu soal ini. Guru-guru juga tidak membalas komunikasi, karena kekhawatiran sebagai PNS," kata Jasra.
Padahal, jelas Jasra, para guru sangat dekat dengan murid mereka. Tentu ini situasi yang tidak diinginkan, dan perlu dijembatani.
"Saya kita kalau sudah begini Gubernur Jawa Barat dan Mendikbudristek yang bisa fasilitasi mereka, dalam memberi jalan keluar. Agar semua dapat solusinya. Dengan pertimbangan utama, anak tetap dapat belajar dengan aman dan nyaman, dalam negara ini memberi kesempatan masa depan yang sama untuk semua anak di lembaga pendidikan," lanjutnya.
Walkot Depok Buka Suara
Sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan SDN Pocin 1 direlokasi karena akan dibangun Masjid Raya. Idris pun menyinggung arahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
"Pak Gubernur ingin sekali mengakomodir bersama orang-orang Depok yang selalu sampai laporannya ke provinsi. Bahwa orang Depok, katanya, kalau pulang kerja itu susah, khususnya yang orang Islam susah mereka salat nyari masjid," kata Idris di RSUD Anugerah Sehat Afiat (ASA), Cimpaeun, Tapos, Depok, Selasa (15/11/2022).
Walkot Idris lantas diminta mencari tanah untuk pembangunan masjid. Namun, lanjut dia, tanah di Margonda sudah di atas Rp 30 juta per meter.
"Nah, makanya saya disuruh nyari tanah. 'Pak Gubernur, karena di Margonda sekarang sudah di atas Rp 30 juta per meter, nggak bisa beli pakai APBN'. Cari aset, aset pemerintah atau tanah negara, ini arahan beliau. Nah, kita carilah dan dapatlah itu tadi (Tanah di SDN Pocin 1)" sambungnya.
(isa/mei)
