Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menjamin kebutuhan air bersih untuk warga Jakarta. Heru mengatakan kebijakan air bersih untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat.
"Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, mengamanatkan di Pasal 6, negara menjamin hak rakyat atas air. Guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, berkualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau," kata Heru secara online di diskusi 'Mewujudkan Kedaulatan Air di Jakarta', Senin (14/11/2022).
Hal itu sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. Heru mengatakan pemerintah mendukung program peningkatan layanan air bersih bagi warga Jakarta.
"Pemerintah hadir untuk memberikan hak dasar. Dalam hal ini hak atas air, baik di daratan Jakarta maupun di Kepulauan Seribu," ujarnya.
Menurutnya, dengan program air bersih, kesehatan masyarakat bisa ditingkatkan. Selain itu, biaya hidup akan turun.
"Yang mana memberikan efek dalam ekonomi dan kelestarian lingkungan itu terjaga, dengan terwujudnya akses air bersih dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Maka air di Jakarta akan terjaga dari waktu ke waktu," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri BP BUMD DKI Jakarta, Thomas, mengatakan pemerintah akan membangun sejumlah sistem penyediaan air minum (SPAM). Dia menyebut total investasi sebesar Rp 23,80 triliun dari 2023 sampai 2027.
"Rincian SPAM yang dibangun adalah Jatiluhur I (area Cilincing dan Pondok Kopi) dan Karian Serpong (area Semanan) tahap satu tahun 2023-2024 mencapai Rp 2,10 triliun," kata Thomas.
Kemudian, untuk Jatiluhur I (area Kanal Banjir Timur) dan Karian Serpong (area Semanan dan Pegadungan) tahap dua, sebesar Rp 13,8 triliun untuk tahun 2023-2027. Sedangkan untuk SPAM di Buaran III dan Pesanggrahan sebesar Rp 8,32 triliun untuk 2023-2027.
"Untuk Jatiluhur tahap dua, skema pembiayaannya melalui bundling dan telah ditandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Moya Indonesia. Sedangkan untuk SPAM internal DKI Jakarta, untuk pembangunan di Buaran III menggunakan skema pembiayaan bundling, serta SPAM Pesanggrahan Ciliwung kini dalam pelaksanaan manajemen konstruksi yang dibiayai oleh penyertaan modal daerah (PMD) DKI Jakarta," ujarnya.
Dia mengatakan, dengan skema pembiayaan bundling, target pembangunan SPAM di 2030 dapat tercapai. Menurutnya, skema bundling memiliki kelebihan dalam penyediaan air minum.
"Skema pembiayaan bundling dapat mengakselerasi pembangunan SPAM di Ibu Kota dengan target 2030 mendatang. Untuk skema bundling nantinya PAM Jaya dapat melakukan pembelian terhadap proyek, memiliki hak akses karena aset kerja sama dimiliki dan dikuasai oleh PAM Jaya, serta memiliki hak untuk menghentikan kerja sama dan melakukan step in," tuturnya.
(idn/idn)
