Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi menyebut para legislator bakal mulai membicarakan pergantian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa usai pergelaran G20 minggu depan. Sebab, masa bakti Andika bakal berakhir pada Desember mendatang.
Bobby menjelaskan sejatinya pergantian Panglima itu harus melalui mekanisme penerimaan surat dari Badan Musyarah (Bamus DPR). Namun, hingga saat ini Komisi I masih belum menerima surat tersebut dari Bamus.
"Jadi sebenarnya kalau di DPR, khususnya di komisi I itu masih belum ada penugasan dari Bamus. Kalau belum ada penugasan mengenai pergantian panglima, yang mana Pak Andika itu sebagai prajurit dia harus pensiun pada tanggal 21 Desember, belom ada surat masuk untuk melakukan pergantian," kata Bobby Rizaldi dalam acara total politik, Jumat (11/11/2022).
Dia baru bisa memastikan soal surat pergantian Panglima TNI itu bakal diterimanya usai perhelatan G20. Sebab, pada 16 Desember DPR juga akan melakukan reses.
"Setelah G20 baru kita bisa menaksir atau mengestimasi apakah itu surat masuk sebelum tanggal 21 Desember. Karena kita tanggal 16 des sudah dijadwalkan untuk masa reses," ungkap dia.
Menurutnya, DPR sejatinya juga tidak berharap Panglima diganti di tengah persiapan menjelang agenda puncak G20 di Bali, yang berlangsung pada 15-16 Desember mendatang.
"Sebenarnya kita sedikit memahami karena memang kondisinya sedang persiapan untuk G20, ya. Kita juga tidak mengharapkan pergantian sebelum ada G20 ini," kata Bobby.
Sementara itu, Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Soleman Ponto menegaskan Indonesia wajib memiliki Panglima TNI yang baru pada 1 Desember.
"Satu Desember sudah pejabat baru, sudah nggak boleh Pejabat lama," kaya Soleman Ponto.
Sebab, katanya, meskipun Jenderal Andika Perkasa bakal pensiun pada 21 Desember mendatang, tetapi penghitungan pensiunnya digenapkan dalam bulan terakhir, yakni pada 30 November.
"Karena walaupun dia 21 Desember, dia ulang tahun, penghitungan pensiuannnya nanti dihabiskan bulannya, sampai 30 November," pungkasnya.
(aik/aik)