Gerindra DKI: Normalisasi Ciliwung Jangan Sampai Timbulkan Konflik

ADVERTISEMENT

Gerindra DKI: Normalisasi Ciliwung Jangan Sampai Timbulkan Konflik

Arief Ikhsanudin - detikNews
Jumat, 11 Nov 2022 05:40 WIB
Sekretaris Komisi D DPRD DKI darri fraksi Gerindra Syarif
Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif. (Dok. DPRD DKI).
Jakarta -

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memasang target normalisasi Ciliwung sepanjang 4,8 kilometer selama memimpin Jakarta. Gerindra DKI mewanti-wanti jangan sampai ada konflik dengan warga terdampak normalisasi tersebut.

"Normalisasi harus kita dukung penuh, karena itu hanya itu caranya. Untuk atasi banjir ya sungai-sungai itu dinormalisasi," kata Sekretaris Komisi D DPRD DKI, Syarif, saat dihubungi, Kamis (10/11/2022).

"Apakah relokasi atau tidak, kita serahkan ke kebijakan gubernur. Yang paling penting dari semua itu, saya titip pesan tidak timbulkan konflik di masyarakat," katanya.

Menurut anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI itu, Anies Baswedan telah melakukan normalisasi sungai tanpa ada konflik dengan masyarakat. Salah satu caranya adalah tidak merelokasi warga, namun memberikan kompensasi.

"Selama lima tahun kepemimpinan Anies, normalisasi sungai tidak gunakan metode relokasi, sehingga bukan relokasi itu, tapi pembayaran kepada warga memiliki tanah, kemudian warga cari sendiri (tempat tinggal), entah ngontrak, beli lagi," katanya.

Menurut Syarif, hal penting bagi warga terdampak relokasi adalah kompensasi. Jika komunikasi soal kompensasi itu baik, maka tak akan ada konflik.

"Saya titip, pesan wanti-wanti hindari konflik dengan masyarakat, karena masyarakat ingin pembebasan lahan cocok harganya," katanya.

Target 4,8 km

Heru Budi Hartono menargetkan normalisasi Ciliwung dapat terealisasi sepanjang 4,8 km. Target itu hendak ia capai selama memimpin Jakarta.

"4,8 km. Itu panjangnya," kata Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (8/11) lalu.

Saat ini dia berfokus merampungkan normalisasi di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Dua wilayah ini membutuhkan upaya pengendalian banjir.

"Timur dan selatan yang memang harus pengendalian banjir. Kan pemda dituntut supaya tidak banjir," jelasnya.

Pihaknya memiliki dua opsi menangani warga terdampak normalisasi Ciliwung. Opsi pertama ialah membayarkan ganti rugi kepada para pemilik lahan. Opsi kedua, memindahkan warga ke rumah susun milik DKI.

Lihat juga video 'Normalisasi Ciliwung, Menteri Basuki Siapkan Rusun Pasar Rumput':

[Gambas:Video 20detik]



(aik/dnu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT