Para enumerator atau pencacah data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dikabarkan mundur massal karena pemangkasan honor. BRIN membantah soal kabar ini.
Sedianya para enumerator itu akan terlibat dalam Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2022 yang digelar oleh BRIN. Namun, beredar kabar bahwa banyak yang mundur karena honor enumerator dipangkas hingga 80%.
Pengakuan ini salah satunya disampaikan oleh Dhinia Eka Wahyuning Resti, yang sedianya menjadi enumerator di Jawa Timur. Dia mengatakan bahwa honor petugas berupa Satuan Biaya Masukan (SBM) tidak sesuai perjanjian awal.
"Perjanjian awal, kami dapat uang harian 70% dari SBM wilayah masing-masing ditambah uang transpor sesuai SBM, uang penginapan Rp 150 ribu, dan honor per dokumen riset. Kalau di wilayah totalnya bisa sampai Rp 29 juta," kata Dhinia kepada wartawan, Rabu (9/11/2022).
"Direvisi lagi menjadi 70% SBM, Rp 50 ribu penginapan, honor per dokumen. Totalnya ini ada Rp 20 juta," lanjutnya.
Dhinia mengatakan bahwa rencana awal honor ini dipangkas lagi. Bahkan, dari honor total mencapai Rp 29 juta per bulan, menjadi Rp 3 juta per bulan. Artinya, pemangkasan mencapai 80%.
"Pemangkasan terakhir, hanya berupa uang harian Rp 150 ribu, honor per dokumen tanpa uang transport, penginapan dan asuransi kesehatan. Kalau ditotal 80% bisa lebih sih tergantung wilayah yang SBM-nya besar. Sebulan mungkin cuma Rp 3 juta," ujarnya.
Dia mengatakan masih ada rekan-rekannya yang melanjutkan program ini. Kendati demikian, menurutnya, jumlah enumerator yang hanya 10% tidak akan memenuhi standar dalam metodologi pencacahan data.
"Ada beberapa daerah yang masih mau lanjut, tapi ternyata persentasenya hanya 10% dari total tim. Kemungkinan tidak jadi lanjut kalau hanya segitu, karena bisa jadi bias dan masalah di metodologinya," ungkapnya.
Dhinia juga sudah menyampaikan keberatan. Dia juga memberikan kesempatan bagi BRIN agar mempertimbangkan kontraknya dengan baik.
"Sebenarnya sudah disampaikan bahwa kami keberatan, terutama teman-teman di wilayah timur. Kami memberikan kesempatan kepada BRIN untuk mempertimbangkan dan mempersiapkan atribut serta kontrak dengan baik, eh malah makin dipangkas," tuturnya.
Simak juga 'Kala Kepala BRIN Serahkan Hasil Lab Gas Air Mata di Kanjuruhan ke Mahfud':
(rdp/imk)