Difitnah Minta Sumbangan Muktamar, PPP Akan Tuntut Aspri Bupati Pemalang

ADVERTISEMENT

Difitnah Minta Sumbangan Muktamar, PPP Akan Tuntut Aspri Bupati Pemalang

Danzel Samuel - detikNews
Selasa, 08 Nov 2022 11:28 WIB
Wakil Ketua MPR Asrul Sani
Foto: MPR-Waketum PPP Asrul Sani
Jakarta -

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membantah adanya permintaan sumbangan ataupun penerimaan bantuan dari Bupati Pemalang (nonaktif), Mukti Agung Wibowo terkait biaya penyelenggaraan Muktamar IX PPP di Makassar.

PPP akan menuntut asisten pribadi (Aspri) Bupati Pemalang, Adi Jumal Widodo yang telah menggunakan atau mengatasnamakan PPP untuk memungut sejumlah uang dari kepala dinas di lingkungan pemkab Pemalang.

"Ini jelas fitnah dan pencemaran nama baik terhadap PPP oleh orang yang bukan kader maupun anggota PPP. Kami akan tuntut secara pidana dan perdata," ujar Wakil Ketua Umum PPP Asrul Sani dalam keterangan tertulis, Selasa (8/11/2022).

Hal serupa dikatakan Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PPP Pemalang Fahmi Hakim. Fahmi mengatakan permintaan sumbangan atas nama PPP yang disebut dalam persidangan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Mubarok Ahmad, merupakan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap PPP.

"Jajaran PPP manapun tidak pernah mengajukan permintaan bantuan pembiayaan apalagi sampai menerima bantuan dari Bupati Pemalang terkait dengan Muktamar PPP," kata Fahmi.

Ia menyatakan bantuan yang pernah diberikan Bupati Pemalang kepada DPC PPP Pemalang sebatas bantuan kegiatan PPP di Pemalang. Tidak ada bantuan kepada PPP untuk kegiatan level wilayah Jateng apalagi level nasional seperti Muktamar.

"Jadi apa yang dilakukan Adi Jumal Widodo tersebut adalah tidak benar alias fitnah. Fahmi menyayangkan para kepala dinas di Pemkab Kabupaten Pemalang tidak mengkonfirmasi kepada dirinya terkait dengan perilaku Adi Jumal yg menjual-jual nama PPP," jelas Fahmi.

Padahal menurut Fahmi semua kepala dinas mengenalnya sehingga bisa langsung konfirmasi kepada dirinya terkait permintaan sumbangan muktamar. Fahmi sendiri merupakan anggota DPRD Kabupaten Pemalang yang bisa saja langsung dikonfirmasi oleh para kepala dinas.

Asrul mengakui bahwa Mukti memang diusung oleh koalisi PPP dan Gerindra dalam Pilkada tahun 2019 lalu. Mukti sendiri adalah Bupati non partai yang dipasangkan dengan Mansur Hidayat dari PPP sebagai wakil bupati. Ia juga mengatakan selama menjabat sebagai wakil bupati, Mansur tidak pernah diberi peran dalam urusan pemerintahan.

"Namun perlu dijelaskan di sini bahwa Mansur Hidayat, yang setelah OTT oleh KPK terhadap Mukti kemudian menjabat Plt Bupati Pemalang, saat menjabat wakil bupati tidak pernah diberi peran dalam urusan pemerintahan di Pemalang, termasuk dalam urusan promosi dan mutasi," jelasnya.

Simak Video: Petugas KPK Ubek-ubek Kantor Pemkab Pemalang

[Gambas:Video 20detik]




(ega/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT