2 Menteri Absen, Komisi III DPR Tunda Rapat RUU Ekstradisi RI-Singapura

ADVERTISEMENT

2 Menteri Absen, Komisi III DPR Tunda Rapat RUU Ekstradisi RI-Singapura

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Senin, 07 Nov 2022 11:39 WIB
Komisi III DPR menunda rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura tentang Ekstradisi Buronan.
Rapat Komisi III DPR RI ditunda bahas RUU Ekstradisi RI-Singapura. (Tangkapan layar YouTube DPR RI)
Jakarta -

Komisi III DPR menunda rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura tentang Ekstradisi Buronan. Rapat disepakati ditunda karena ketidakhadiran Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna H Laoly dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.

Pantauan detikcom, Senin (7/11/2022), rapat itu mulanya digelar di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Terlihat Wamenkumham Eddy Hiariej dan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional L Amrih Jinangkung dan Direktur Asia Tenggara Kemenlu Mirza Nurhidayat.

Sementara itu, menteri dari dua kementerian tersebut absen. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa. Desmond menilai pembahasan RUU ini sebetulnya sederhana. Namun, dia menekankan rapat pembahasan RUU ini merupakan yang perdana sehingga perlu dihadiri oleh menteri.

"Hari ini Menkumham menugaskan Wamenkumham untuk hadir di rapat ini. Begitu juga Menlu menugaskan Bapak Wirja Direktur Asia Tenggara. Yang akan kita selesaikan sebenarnya sederhana. UU ini ringkas sebenarnya hanya 2 poin tapi ada hal yang cukup menarik bagi DPR hari ini," kata Desmond mengawali rapat.

Desmond lalu meminta pendapat dari perwakilan fraksi-fraksi mengenai tindak lanjut rapat tersebut. Desmond meminta pandangan para fraksi apakah rapat sebaiknya lanjutkan atau tidak.

"Kita hari ini adalah membahas undang-undang yang presiden menugaskan Menteri Hukum HAM dan Menlu untuk itu saya minta pendapat Pak Arsul, ini undang-undang loh Pak Arsul, seharusnya kita terima nggak ini? saya minta pendapat dulu. Harusnya kita terima nggak ini," katanya.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani menilai rapat tersebut semestinya dihadiri oleh kedua menteri. Menurutnya, perwakilan dari kementerian dapat hadir saat rapat-rapat panja nantinya digelar.

"Barangkali Pak Wamen dan bapak-bapak yang mewakili Menlu untuk pertama kali paling tidak kita mulai dengan menteri yang menyampaikan. Setelah itu dalam proses panja bolehlah diwakili oleh yang ditugaskan menteri apakah wamen atau yang lain karena menurut saya undang-undang ini menarik perhatian masyarakat. Ini bukan RUU yang berdiri sendiri tetapi ini RUU juga yang terkait dengan RUU lain yang mungkin bukan di komisi ini," katanya.

Senada, anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar Supriansa menilai RUU ini cukup penting. Supriansa setuju rapat perdana pembahasan RUU ini dilakukan dengan kehadiran menteri-menteri terkait.

"Nah kalau seperti ini modelnya, izin Pak Ketua dengan penuh kekurangan, pandangan saya, saya melihat bahwa kalau melihat ini pasal demi pasal ini sangat penting sekali adanya. Kalau diukur lagi bahwa seberapa penting sebuah konsep yang ada dengan keterkaitan tugas dan fungsi kita masing-masing, maka DPR sudah menugaskan kepada Komisi III. Presiden sudah menugaskan kepada menteri, hanya memang pada hari ini, menteri menugaskan lagi kepada Pak Wamen. Karena ini terkait dengan tentunya hubungan antarnegara, maka ada keterkaitan dengan komisi lain," ujar Supriansa dalam rapat.

Lihat juga video 'Gerindra Sedang Komunikasi Intensif dengan Partai Dari Luar Koalisi':

[Gambas:Video 20detik]





ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT