Mediasi pertama gugatan pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon antara penggugat dan para tergugat di Pengadilan Negeri Serang berakhir buntu. Dalam mediasi itu, belum ada kesepakatan atas gugatan ke Kementerian Agama mengenai pembangunan gereja di kota baja itu.
"Sidang mediasi perkara gugatan Menag Yaqut Cholil Qoumas mengalami deadlock dan tidak ada hasil antara penggugat dan tergugat," kata penggugat Ahmad Munji selaku Sekjen PB Al Khairiyah di Serang, Jumat (4/11/2022).
Dia mengatakan sidang mediasi itu deadlock dan tergugat lain, yaitu panitia pembangunan gereja dan para tergugat lain, meminta untuk mencabut gugatan. Namun Munji menyebut permohonan itu ditolak karena berbagai alasan.
Pertama, Munji menyebut proses perizinan saat permohonan pembangunan gereja di Cilegon beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006.
Dia mengatakan persoalan ini harus memiliki ketetapan pengadilan untuk menjaga situasi kondusif Kota Cilegon dan, jika tidak diselesaikan melalui jalur hukum, akan menimbulkan masalah. Termasuk mengganggu kerukunan antarumat beragama.
"Padahal Cilegon sudah damai berdampingan dan kondusif," katanya.
Selain itu, Munji mengatakan untuk edukasi hukum ke masyarakat bahwa setiap kelompok atau individu boleh melakukan upaya hukum dan berjuang secara konstitusi. Karena mediasi deadlock, mediasi kedua akan dilanjutkan dua pekan ke depan.
Jadwal mediasi antara penggugat, pihak perwakilan Menag, HKBP Maranatha, dan para tergugat lain akan dijadwalkan mediasi pada 17 November di Pengadilan Negeri Serang.
Baca juga: Tidak Ada Gereja Di Kota Baja |
Bagaimana awal mula polemik penolakan gereja di Cilegon? baca di halaman selanjutnya:
Simak Video 'Tidak Ada Gereja di Kota Baja':
