Rumah DP Rp 0 Tak Dibangun di 2023, Ketua DPRD DKI: Bukan Prioritas

ADVERTISEMENT

Rumah DP Rp 0 Tak Dibangun di 2023, Ketua DPRD DKI: Bukan Prioritas

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 04 Nov 2022 10:27 WIB
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: Silvia/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta tak menyiapkan anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp 0 pada 2023 mendatang. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menekankan prioritas APBD 2023 yakni penanganan banjir hingga kemacetan.

"Prioritasnya bukan itu. Prioritasnya banjir, macet, ketahanan pangan," kata Prasetyo di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/11/2022) malam.

Prasetyo juga berharap RI tak terdampak resesi. Dengan begitu program prioritas DKI dapat berjalan optimal.

"Di 2023 ini mudah-mudahan nggak ada resesi ya. Kita bismillah lah tapi kita siapkan dulu anggaran itu soal banjir macet ketahanan pangan," jelasnya.

Prasetyo kemudian memandang lebih baik DKI fokus membangun rusunawa dibandingkan Rumah DP Rp 0. Hal inilah yang mendasari anggota dewan menolak penyertaan modal daerah (PMD) yang diajukan Sarana Jaya untuk pembelian lahan pengembangan kawasan TOD.

"Untuk DP Rp 0 saya rasa nggak prioritas. Makanya, lebih bagus ke rusunawa. Tadi kenapa saya katakan Sarana Jaya minta buat ini, kita nggak ada pembelian-pembelian lagi. Yang ada kita maksimalkan untuk menjadi prioritas yang ada. Nggak usah beli lagi. Ngapain beli tapi nggak dibangun?" tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta tak menyiapkan anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp 0 pada tahun depan. Rumah DP Rp 0 merupakan program Pemprov DKI saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2023 pada Selasa (1/11/2022) malam. Dia mengatakan pihaknya akan fokus menyelesaikan rumah susun (rusun) bagi warga terdampak normalisasi sungai.

Sarjoko menjawab pertanyaan anggota DPRD DKI Jakarta F-PDIP, Gembong Warsono, perihal peruntukan anggaran Rp 1,2 triliun.

"Berkaitan pertanyaan Pak Gembong bahwasanya pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP nol, Pak," kata Sarjoko di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat.

"Namun demikian, dari pagu tersebut, kami rencanakan memanfaatkan seperti yang disampaikan Pak Asbang, berkaitan dengan bagaimana kita siapkan hunian untuk antisipasi pelaksanaan penataan Kali Ciliwung," tambah dia.

Simak juga video 'Antara Legasi dan Kontroversi Anies di DKI':

[Gambas:Video 20detik]



(taa/idn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT