.webp)
Proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta fase 2 sempat terkendala karena regulasi. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan Dishub DKI Jakarta berkomitmen melanjutkan proyek tersebut.
"Proyek LRT pada saat ini masih dalam proses pengkajian. Pembangunan transportasi massal berbasis rel seperti LRT membutuhkan analisis mendalam karena menyangkut sejumlah faktor, seperti tata guna lahan, proyeksi potensi penumpang di masa mendatang, serta model pendanaan," ungkap Syafrin pada keterangan, Kamis (3/11/2022).
Ia menerangkan, tidak ada kendala regulasi dalam pembangunan LRT. Namun terkendala oleh kapasitas fiskal Jakarta sebagai dampak pandemi COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dan tidak ada kendala regulasi terkait pembangunan LRT. Sebagaimana diketahui bahwa sesuai rencana, lanjutan rute LRT akan dimulai tahun 2020 namun terkendala oleh kapasitas fiskal Jakarta sebagai dampak pandemi COVID-19," ujarnya
Regulasi yang dimaksud merupakan penyiapan regulasi terkait Electronic Road Pricing (ERP) yang disiapkan sejak 2015. Selain itu, pemerintah menerapkan kebijakan yang dapat mengendalikan mobilitas warga dengan kendaraan pribadi melalui push strategy penyediaan fasilitas sarana dan prasarana angkutan umum massal.
"Sementara itu, yang dimaksud penyiapan regulasi sejak 2015 merupakan penyiapan regulasi terkait Electronic Road Pricing (ERP). ERP merupakan salah satu kebijakan dalam mekanisme push and pull strategy dalam transportasi. Selain penyediaan fasilitas sarana dan prasarana angkutan umum massal sebagai supply (penyedia) layanan di sektor transportasi (pull strategy), pemerintah juga menerapkan kebijakan yang dapat mengendalikan mobilitas warga dengan kendaraan pribadi melalui push strategy seperti pengendalian tarif parkir, ganjil genap, dan ERP," terangnya.
Meski begitu, saat ini implementasi ERP masih terkendala peraturan. Ia berharap ERP menjadi solusi mengurangi kemacetan di Jakarta.
"Namun implementasi ERP hingga saat ini masih terkendala peraturan. Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta sedang dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLSE) dan sudah memasuki tahap final," tuturnya
"Melalui Perda PLLSE ini, diharapkan dapat menjadi landasan hukum implementasi ERP di Jakarta. ERP diharapkan akan menjadi sebuah solusi mengurangi kemacetan di DKI Jakarta," lanjutnya.
Sebelumnya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono belum dapat memastikan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta fase 2 akan dilanjutkan pada tahun depan. Dia berharap proyek ini bisa dilanjutkan di periode Gubernur DKI selanjutnya pada 2024.
"Belum, belum," kata Heru Budi di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2022). Heru mengatakan hal itu saat ditanya soal kepastian kelanjutan LRT fase 2 pada 2023.
Heru menyebut keberlanjutan LRT Jakarta tetap dibahas saat menyusun pagu anggaran. Kendati begitu, banyak faktor yang dipertimbangkan sehingga pihaknya memutuskan tak meneruskan proyek ini.
Simak juga 'Usulan LRT Terhubung Disetujui, Menhub: Manggarai jadi Central Station':
