.webp)
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda berharap pemerintah menjalankan rekomendasi Komnas HAM terkait tragedi Kanjuruhan. Salah satu rekomendasi itu adalah membentuk tim independen untuk mengaudit kelayakan stadion sepakbola.
"Saya kira Komnas HAM sudah bekerja, tinggal semua rekomendasi Komnas HAM diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Pak Presiden," kata Huda kepada wartawan, Rabu (2/11/2022).
"Nanti kita tinggal tunggu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dari investigasi dari Komnas HAM. Karena secara operasional kan pemerintah yang menjalankan," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu rekomendasi Komnas HAM adalah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim independen untuk mengaudit kelayakan stadion. Menurut Huda, hal itu sudah disinggung Jokowi sebelumnya.
"Setahu saya komitmen yang sama sudah ada, Presiden sudah menginstruksikan setahu saya, termasuk hasil perbincangan dengan FIFA, termasuk itu audit kelayakan stadion dan langsung diminta semacam melakukan pemugaran atau renovasi yang nanti bisa disesuaikan," kata dia.
Terkait penanganan kasus di kepolisian, Huda meminta juga dilakukan percepatan. Dia menyinggung rekomendasi serupa pernah disampaikan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan.
"Kalau merujuk pada hasil rekomendasi dari TGIPF juga sama, supaya semua proses dipercepat, termasuk kalau masih diketemukan indikasi keterlibatan pihak lain ya secepatnya bisa diumumkan oleh pihak kepolisian," tutur dia.
Komisi X Undang TGIPF Kanjuruhan-Suporter
Lebih lanjut, Komisi X DPR RI akan mengundang TGIPF Tragedi Kanjuruhan untuk rapat bersama. Pertemuan direncanakan Senin pekan depan.
"Prinsipnya secara kelembagaan kita mengundang TGIPF, kita serahkan sepenuhnya kepada TGIPF siapa yang akan hadir langsung. Karena di dalam TGIPF sudah mewakili banyak unsur, kita berharap sih tim bisa hadir," tutur dia.
Huda mengatakan Komisi X juga sempat berencana mengundang Komnas HAM. Akan tetapi, menurut dia, ada kendala karena Komnas HAM bukanlah mitra Komisi X DPR.
"Kemarin sempat kita agendakan, tapi karena ini Komnas HAM secara kelembagaan tidak langsung mitra Komisi X, sementara kemarin kita tunggu perkembangan. Kalau toh mengundang Komnas HAM tentu harus koordinasi dulu dengan lintas komisi yang lain. Kemarin belum teragendakan," katanya.
Menyikapi Tragedi Kanjuruhan ini, Komisi X juga akan mengundang seluruh suporter sepakbola. Pertemuan akan berlangsung Selasa pekan depan.
"Yang sudah teragendakan dengan TGIPF termasuk kita merencanakan mengundang semua suporter klub sepakbola. Senin dengan TGIPF, Selasa dengan suporter," katanya.
Simak video 'Saat Aspek Komersial Lebih Penting dari Nyawa di Tragedi Kanjuruhan':
Simak rekomendasi Komnas HAM pada halaman berikutnya.
Komnas HAM Beri Rekomendasi soal Kanjuruhan
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam sebelumnya menjabarkan rekomendasi pasca-Tragedi Kanjuruhan. Rekomendasi itu ditujukan kepada Presiden, Polri, PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), perusahaan penyiar, dan Arema FC.
Untuk rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Komnas HAM meminta ada evaluasi menyeluruh terhadap persepakbolaan di Indonesia. Selain itu, Jokowi diminta membentuk tim independen hingga menata PSSI.
"Kepada Presiden Republik Indonesia, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola persepakbolaan di Indonesia sebagai bagian dari upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia serta perbaikan sistem keolahragaan di Indonesia," ujar Anam dalam konferensi pers di Komnas HAM, Rabu (2/11).
Komnas HAM memberikan rekomendasi untuk kepolisian. Ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindaklanjuti temuan Komnas HAM.
"Meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan fakta peristiwa oleh Komnas HAM dalam proses penegakan hukum dan memastikan proses tersebut berjalan imparsial, bebas intervensi, transparan, serta akuntabel," kata dia.
