.webp)
Penyelenggaraan KTT G20 pada pertengahan November mendatang akan didahului dengan Pertemuan Sherpa G20 (Sherpa Meeting) dan Pertemuan Deputies Finance. Dalam Sherpa Meeting tersebut akan dilakukan pembahasan seluruh substansi yang akan dituangkan dalam Leaders' Declaration.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan substansi dari Leaders' Declaration ini lebih kepada bagaimana mendetailkan hal-hal yang terkait prioritas-prioritas yang ada di G20 utamanya adalah 3+1 prioritas. Adapun hal-hal prioritas yang dimaksud adalah arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, transisi energi, dan ketahanan pangan.
"Yang paling penting dalam Leaders' Declaration ini, seluruh sherpa sedang proses di dalam membahas berbagai kesepakatan yang nanti akan dituangkan di Leaders' Declaration," ungkap Susiwijono dalam keterangan tertulis, Jumat (28/10/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Presidensi G20 Indonesia mengenalkan pendekatan yang baru dengan menghasilkan concrete deliverables berupa proyek, program, atau inisiatif.
Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar Presidensi G20 Indonesia dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia serta meningkatkan peran dan profil Indonesia pada forum G20.
Proyek, program, atau inisiatif tersebut diklasifikasikan berdasarkan 3 prioritas Presidensi Indonesia 2022 dan akan dituangkan dalam Leaders' Declaration yaitu pada Annex G20: Action for Strong and Inclusive Recover.
Hal ini diharapkan dapat menjadi lead examples bagi pembangunan berkelanjutan yang riil dan konkret dengan memanfaatkan kerja sama internasional yang melibatkan peran multi stakeholders.
"Melalui concrete deliverables ini berbagai proyek tersebut diharapkan akan memberikan manfaat yang nyata dan menjadi legacy bagi Indonesia. Berbagai list of project dari concrete deliverables ini saat ini sedang kita bahas bersama seluruh kementerian teknis. Yang dinamakan concrete deliverables ini nanti di dalam Leader's Declaration akan kami masukkan sebagai Annex disana," ujar Susiwijono.
Selain itu, proyek-proyek tersebut harus memenuhi beberapa kriteria yaitu berasal dari 2 atau lebih negara anggota G20, berdampak global, memiliki mekanisme pendanaan yang jelas, bukan merupakan duplikasi dari forum yang lain, dan bukan merupakan proyek 'recycled'.
Susiwijono mengungkapkan tantangan lain muncul akibat meningkatnya tensi geo-politik setelah konflik Ukraina-Rusia, yaitu krisis pangan, energi, dan keuangan. Untuk merespons hal tersebut, Sekjen PBB telah membentuk Global Crisis Response Group (GCRG) yang menetapkan 6 Kepala Negara/ Pemerintahan, salah satunya Presiden Republik Indonesia.
Dalam konteks Presidensi G20, berbagai pembahasan di tingkat Engagement Group, Working Group, dan Ministerial Meeting, berfokus pada 3 hal yang menjadi pilar utama Presidensi G20 ditambah dengan masalah pangan.
Terkait dengan krisis energi dan krisis pangan, sudah terdapat berbagai rekomendasi yang telah dibahas dalam berbagai Working Group. Untuk krisis pangan dibahas dalam Agriculture Working Group dan untuk krisis energi dibahas dalam Energy Transitions Working Group.
"Posisi Indonesia kebetulan dua-duanya, yaitu selaku GCRG dan Presidensi G20 sudah pasti akan mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai champions dari GCRG dan sebagai Presidensi G20 untuk berkontribusi nyata di dalam memimpin berbagai pembahasan dalam rangka mengambil langkah-langkah solusi untuk menyelesaikan krisis pangan dan energi di tingkat global ini," tutur Susiwijono.
(akn/ega)
