Alasan BKD Terbitkan SE Pejabat dan PNS DKI Tunda Cuti Selama Musim Hujan

ADVERTISEMENT

Alasan BKD Terbitkan SE Pejabat dan PNS DKI Tunda Cuti Selama Musim Hujan

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 28 Okt 2022 16:07 WIB
Tetes air hujan di kaca. dikhy sasra/ilustrasi/detikfoto
Foto: dikhy sasra/detikcom
Jakarta -

Pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) yang bergerak di bidang penanganan risiko bencana diminta menunda cuti tahun selama periode musim hujan. Meski begitu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya menjamin mereka tak akan kehilangan hak cutinya sebagai PNS.

"Jadi bukan dilarang, tapi ditunda. Jadi kalau ditunda itu haknya nggak hilang, cuma diganti waktu," kata Maria Qibtya kepada wartawan, Jumat (28/10/2022).

Maria menekankan imbauan ini diterbitkan demi mengantisipasi kondisi cuaca ekstrem. Karena itu, imbauan ini berlaku bagi PNS di tingkat kewilayahan serta jajaran SKPD yang berkaitan dengan penanganan risiko bencana. PNS itu meliputi wali kota, BPBD, jajaran camat, hingga lurah se-DKI Jakarta.

"Imbauannya itu untuk menunda cuti karena mengantisipasi cuaca ekstrem, kan takut hujan skala besar segala macem. Khusus kewilayahan dan OPD terkait. Misal SDA, Bina Marga, bencana, BPBD, Biro Pemerintahan," jelasnya.

"Kayak lurah, camat, wali kota kewilayahan, harus jaga wilayahnya," tambahnya.

Diketahui, imbauan itu tertuang dalam SE bernomor e-0025/SE/2022 itu diteken oleh Kepala BKD DKI Jakarta Maria Qibtya pada 20 Oktober 2022. SE ini diterbitkan sesuai arahan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Menindaklanjuti arahan Penjabat Gubernur dan memerhatikan surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nomor 2291/-1.781 perihal kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan, dengan ini menyampaikan hal sebagai berikut," demikian isi SE yang dilihat detikcom, Kamis (27/10/2022).

Salah satu poin yang disampaikan ialah meminta para kepala perangkat daerah/Biro Setda Provinsi DKI Jakarta yang menangani risiko bencana selama musim hujan menunda pelaksanaan cuti tahunan.

Kemudian, meminta para Wali Kota Provinsi DKI Jakarta dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta menginstruksikan wakil wali kota/bupati, sekretaris kota/kabupaten, para camat, para lurah, dan para kepala unit perangkat daerah atau pejabat lain di bawah koordinasi penanganan risiko bencana selama musim hujan menunda pelaksanaan cuti tahunan.

"Penundaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sampai Februari 2023," jelasnya.

Simak juga video 'Pj Gubernur DKI Heru Budi Masih Pikirkan Nasib PNS TGUPP':

[Gambas:Video 20detik]



(taa/aik)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT