GMNI soal Larangan Tilang Manual: Kapolri Jawab Tantangan Era Teknologi

ADVERTISEMENT

Suara Mahasiswa

GMNI soal Larangan Tilang Manual: Kapolri Jawab Tantangan Era Teknologi

Audrey Santoso - detikNews
Jumat, 28 Okt 2022 09:50 WIB
Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino
Foto: Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino. (dok. istimewa)
Jakarta -

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menilai larangan tilang manual merupakan bentuk kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menjawab tantangan era teknologi. GMNI menilai paradigma Sigit soal penindakan pelanggaran lalu lintas mengikuti perkembangan zaman.

"Kebijakan larangan tilang manual Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjawab kondisi nyata hari ini, terutama masyarakat Indonesia yang sudah masuk dalam kategori masyarakat 'technoculture', yang mengalami perubahan paradigma dalam pemanfaatan teknologi untuk kebutuhan hidup sehari-hari," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP) GMNI, Arjuna Putra Aldino, dalam keterangan tertulis, Kamis (27/10/2022).

Arjuna kemudian menilai kebijakan larangan tilang manual ini menjawab kebutuhan mendesak generasi digital. Seperti diketahui, polisi lalu lintas tak dapat lagi melakukan tilang manual dan sebagai gantinya diharuskan menindak pengendara dengan tilang elektronik (ETLE).

"Kebijakan tersebut juga menjawab kebutuhan mendesak bagi generasi digital native yang mendominasi piramida penduduk kita hari ini, di mana mereka beraktivitas, dan berinteraksi sudah mengenal sekaligus memanfaatkan teknologi internet (gawai) dan media sosial. Kebijakan ini menjawab tantangan bonus demografi kita," ungkap Arjuna.

Arjuna juga melihat dengan larangan tilang manual, Sigit mewujudkan komitmennya tentang transparansi dan keterbukaan. Tilang dengan sistem elektronik, lanjut Arjuna, membuat petugas kepolisian di lapangan dan masyarakat makin patuh aturan.

"Kebijakan tilang digital oleh Kapolri juga sebagai bentuk komitmen Kapolri kepada prinsip transparansi dan keterbukaan. Selain memudahkan generasi milenial, tilang digital juga mengurangi ketidakpastian pengambilan keputusan, mendeteksi adanya potensi penyalahgunaan serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kemudahan koordinasi," jelas Arjuna.

"Terutama meningkatkan meningkatkan kepatuhan baik aparat maupun masyarakat karena tersedianya data dengan akurat dan Presisi," pungkas dia.

(aud/fjp)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT