Forum MPR Gelar Deklarasi Bandung, Dukung Kiprah Perempuan di Politik

ADVERTISEMENT

Forum MPR Gelar Deklarasi Bandung, Dukung Kiprah Perempuan di Politik

Yudistira Perdana Imandiar - detikNews
Rabu, 26 Okt 2022 15:53 WIB
Ahmad Basarah
Foto: MPR
Jakarta -

Deklarasi Bandung dibacakan usai diselenggarakannya forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sedunia di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/10/2022). Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyatakan isi deklarasi tersebut mendukung penuh peran perempuan di kancah politik, khususnya di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

Adapun dukungan terhadap perempuan berperan di kancah politik disebutkan pada poin ketiga Deklarasi Bandung yang dibacakan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

''Peran perempuan menjadi perhatian hampir semua delegasi yang mengikuti konferensi internasional di Bandung. Perhatian terhadap peran perempuan ini diletakkan sejajar dengan perhatian semua delegasi atas masalah kemanusiaan, sumber daya alam, lingkungan hidup, keadilan, juga masalah generasi muda,'' kata Ahmad Basarah dalam keterangannya, Rabu (26/10/2022).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan Forum MPR Sedunia ini masih perlu disempurnakan agar menjadi lebih inklusif sesuai tugas dan fungsi MPR, serta tidak menduplikasi fungsi dan peran yang sudah dilaksanakan oleh DPR RI di forum Inter-Parliamentary Union (IPU) atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC).

Basarah menjabarkan pertemuan pimpinan MPR sedunia dilaksanakan untuk melengkapi peran parlemen internasional yang telah dilaksanakan oleh lembaga DPR RI selama ini dan bukan untuk menduplikasi peran DPR RI tersebut.

''Forum ini juga terbatas pada keanggotaan negara- negara yang memiliki lembaga sejenis MPR yang belum terwadahi baik dalam keanggotaan di IPU, PUIC, maupun lembaga parlemen internasional lainnya,'' jelas Basarah.

Basarah mengulas tema dan isu yang dibahas dalam pertemuan itu hanya dalam ruang lingkup topik-topik yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, seperti isu kemerdekaan dan kedaulatan bangsa-bangsa di dunia, kemanusiaan, keadilan dan lain-lain.

''Keanggotannya pun harus bersifat inklusif atau terbuka yang bukan hanya negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) saja, tetapi juga semua negara yang memiliki lembaga sejenis MPR RI seperti Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, Bulgaria, Panama, Kuba dan lain-lain,'' tutur Doktor bidang hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang itu.

Basarah menambahkan isu tentang kemerdekaan setiap bangsa, perdamaian, ketertiban dunia, keadilan sosial, moderasi beragama, kesetaraan gender, atau isu-isu fundamental lainnya memang menjadi perhatian banyak negara bangsa di dunia. Menurutnya, semua persoalan universal dunia yang tadi disebutkan itu sebenarnya tidak hanya menjadi tugas negara-negara OKI untuk menyelesaikannya, tapi juga menjadi concern semua umat manusia tanpa perbedaan bangsa, negara, ideologi, dan agama mereka.

Basarah menegaskan MPR RI akan selalu berpegang pada tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan UUD NRI 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk dalam melaksanakan Forum MPR sedunia ini. Ia menampik jika forum yang dilaksanakan oleh MPR RI ini bertentangan, atau melakukan duplikasi, atas apa yang menjadi program dan telah dilaksanakan oleh lembaga DPR RI selama ini.

Sebagai informasi, acara pembukaan pembentukan Forum MPR Sedunia dilaksanakan Selasa (25/10) pagi samapai Rabu (26/10) siang di Gedung Merdeka, Bandung. Agenda tersebut dihadiri para pimpinan majelis permusyawaratan rakyat Bahrain, Maroko, Pakistan, Yordania, Yaman, Arab Saudi, Malaysia, Mesir, Palestina, Aljazair, Mozambik, Iran, Turki, dan Irak. Hadir pula perwakilan dari PUIC serta Liga Muslim Dunia.

Simak juga 'PM Shtayyeh: Saya Yakin Indonesia Tetap Kokoh untuk Hak-hak Palestina':

[Gambas:Video 20detik]




(fhs/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT