.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka lagi meja pengaduan masyarakat yang sebelumnya ada di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Pendukung Anies Baswedan, Surya Tjandra, mengingatkan agar Heru Budi tak perlu gimik.
"Jadi saya berharap nih lagi-lagi mumpung Pak Heru orang deketnya Presiden Jokowi dituntaskan lah itu (Jakarta) dan nggak perlu gimik-gimik yang nggak perlu banget," ujar Surya dalam diskusi Total Politik bertajuk '5 Tahun Anies Sudah Sampai Mana?' di Kantor Total Politik, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (23/10/2022).
Surya menyebut pembukaan meja pengaduan termasuk gimik dikarenakan program 'Jaki' yang diusung era eks Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjalan. Dia juga membandingkan program 'Qlue' yang diusung era Ahok.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dulu ada Qlue jaman Ahok mungkin Pak Jokowi ya. Bedanya dengan Jaki apa? Qlue itu swasta yang bikin Surya saya kenal. Terus bagus karena ada koneksi laporan foto publik masuk Qlue langsung diteruskan oleh TGUP-nya Pak Ahok, bagus banget," jelas Surya.
"Kemudian kalau dulu itu Ahok dan timnya nongkrong ngawasin ditempel tu OPD kalau nggak ada beritanya laporin ke Ahok langsung dihukum dan lain-lain," sambungnya.
Surya mengatakan sistem Qlue era Ahok sudah bagus. Namun, sistem Jaki dinilai ini lebih bagus dan sistematis.
Dia juga menyinggung soal tugas dari DPRD adalah mengawasi RDP bukan mengawasi gimik dari seorang pimpinan. Surya menegaskan dia sama sekali tidak menolak ide dari Heru Budi untuk membangun hal yang baru.
"Tapi bukan itu tugas utama Pj Gubernur menurut Inpres Mendagri ya, Mendagri Pak Tito ya. Dalam surat dia melaksanakan rencana pembangunan daerah gubernur sebelumnya. Seluruh daerah yang transisi sampai 2022 tugasnya itu. Bahkan gubernur terpilih nanti pun akan laksanakan sampai 2026," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Heru Budi menghidupkan kembali meja pengaduan warga di Balai Kota. Meja pengaduan merupakan fasilitas yang dulu dibuka oleh Ahok.
Berdasarkan catatan detikcom, saat Ahok masih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, sistem pengaduan warga dibuka lewat SMS. Model pengaduan via SMS ini aktif pada September 2014.
Saat itu, warga yang hendak mengadu dipersilakan menghubungi tiga nomor ponsel, yakni 0811944728, 081927666999, dan 085811291966. Ahok membentuk tim Respons Opini Publik yang bekerja di lantai 3 di atas ruangan Ahok, Blok B, gedung Balai Kota. Sebanyak 25 Unit komputer disiapkan untuk menampung aduan warga.
Ahok kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta. Perubahan cara penampungan aduan warga terjadi. Warga yang tidak puas atas cara pengaduan via SMS dipersilakan datang ke Balai Kota saja.
