Sudin LH Jakpus Cek Dugaan Pungli ke Petugas Gerobak Sampah, Ini Hasilnya

Plt Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakpus Edy Mulyanto (Silvia-detikcom) — Plt Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakpus Edy Mulyanto (Silvia/detikcom)

Jakarta -

Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat (Sudin LH Jakpus) mengecek dugaan pungutan liar atau pungli terhadap petugas gerobak oleh Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di depo tempat pembuangan sampah (TPS). Plt Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakpus Edy Mulyanto menjelaskan hasil pengecekan itu.

"Bahwa memang teman-teman gerobak itu merasa tidak dirugikan dan mereka sudah sepakat. Itu atas kesepakatan petugas gerobak dan untuk ngopi dan ngeteh mereka," kata Edy di Kantor Sudin LH, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2022).

Edy mengatakan uang yang dikumpulkan atas kesepakatan bersama itu digunakan untuk minum kopi atau teh bersama. Selain itu, katanya, uang tersebut digunakan untuk patungan membongkar gerobak.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian untuk petugas si kembar, petugas gerobak untuk membongkar gerobak tadi ya," ujarnya.

Dia mengatakan telah menginformasikan kepada petugas gerobak agar tidak mengumpulkan uang di dalam lingkungan depo TPS. Dia menegaskan bakal memberi sanksi jika ada petugas yang melakukan pungli.

"Sehingga itu juga saya minta tidak lagi dilakukan di lokasi depo, tapi silakan saja di permukiman, tapi bongkarnya tetap di kami, di depo," ujarnya.

"Nah, kemudian kalau nanti memang ada (pungli) kita tindak tegas dan kita proses dengan tegas," tutur Edy.

Sebelumnya, Sudin LH Jakpus menyebut telah mendengar ada informasi yang menyebut terjadi pungutan liar (pungli) terhadap petugas gerobak oleh PJLP di depo TPS. Plt Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat Edy Mulyanto mengatakan akan mengecek kepastian informasi tersebut.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

"Saya juga belum tahu informasi itu ya, karena kan kami juga sedang pengecekan ke lapangan. Saya kumpulin semua kasatpel saya se-Jakarta Pusat. Saya minta semua kasatpel cek ke lapangan," terang Edy saat dihubungi, Kamis (20/10).

"Kemarin kasatpel saya juga sudah saya tegasin, para kasatpel tolong cek semua anak buahnya, baik ASN-nya maupun PJLP-nya. Kalau sampai ada seperti pungutan liar seperti itu, ini tidak benar dan harus ditindak tegas," sambungnya.

Edy mengatakan petugas PJLP itu terancam diberhentikan apabila terbukti melakukan pungli. Menurutnya, pungutan itu tidaklah benar lantaran mereka telah difasilitasi gaji oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup.

"Kalau dia PJLP, nanti arahannya dia harus dikasih peringatan SP, bahkan mungkin nanti pemberhentian. Kemudian, kalau dia ASN, ada ranahnya dari Inspektorat dan segala macamnya," tutur Edy.

"Pungutan itu tidak benar. Jadi tidak benar, tidak boleh itu dilakukan, apalagi sama perangkat-perangkatnya dari Sudin LH. Mereka sudah punya gaji, mereka sudah difasilitasi oleh Sudin LH," lanjutnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya