DPR Desak Pemerintah Cairkan Jadup

Bantul - Tim pengawas bencana alam DIY - Jawa Tengah dari DPR RI mendesak pemerintah pusat agar segera mencairkan dana bantuan jaminan hidup (jadup) yang masih kurang. Sebab kenyataan di lapangan masih banyak warga korban gempa yang belum menerima jadup sebesar Rp 90 ribu dan beras 10 kg."Kenyataan di lapangan, masih banyak warga yang belum menerima jadup. Karena itu, kita akan all out memperjuangkan kekurangan dana jadup," kata juru bicara tim pengawas DPR, M. Thoyfoer kepada wartawan di kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jumat (14/7/2006).Dalam pertemuan tersebut anggota DPR turut hadir antara lain Zaenal Ma'arif serta sejumlah anggota DPR dari Komisi II. Sedang pemerintah Bantul diwakili Bupati Idham Samawi dan ketua DPRD Joko Purnomo.Thoyfoer mengatakan pihaknya berjanji akan secepatnya mendesak pemerintah pusat untuk mencairkan kekurangan penyaluran dana bantuan jadup. Kekurangan itu mencapai sekitar Rp 19 miliar ditambah sekitar 2 ribu ton beras.Namun apabila dalam penyaluran bantuan jadup ada yang diterima warga setengah berhak, katanya, hal itu tidak masalah. Sebab hampir sebagian besar warga Bantul adalah korban gempa. "Mereka kan juga rakyat Indonesia. Uang milik pemerintah diterima oleh rakyat Indonesia juga. Tapi, yang harus dijamin adalah rakyat yang menerima jadup adalah rakyat yang miskin,'' katanya.Dia juga meminta Pemkab Bantul untuk membuat kebijakan sendiri pada tahap rekonstruksi saat ini, sebab dikhawatirkan akan mengakibatkan rakyat kebingungan. Sebaliknya Pemkab Bantul diminta mendukung konsep yang akan dijalankan oleh Gubernur DIY, yakni tidakmembicarakan dana rekonstruksi sebesar Rp 10 juta hingga Rp 30 juta seperti yang pernah dijanjikan pemerintah pusat. "Konsep itu sudah baik, tinggal pelaksanaannya nanti. Yang penting, masyarakat tidak kehujanan ketika memasuki musim penghujan dan tiak tinggal di tenda lagi. Namun bangunan tersebut relatif aman," katanya.Dia juga menyatakan apresiasi yang tinggi kepada warga masyarakat Bantul yang dinilai jujur. Contohnya ada warga masyarakat mengembalikan kelebihan dana jadup. "Ini merupakan suatu bentuk kejujuran yang tak mudah dijumpai di daerah lain. Karena itu, kami juga meyakini data korban gempa yang disampaikan Kabupaten Bantul benar adanya," demikian Thoyfoer. (nrl/)