LKPP Terapkan 3 Arah Kebijakan Baru dalam Pengadaan Barang dan Jasa

ADVERTISEMENT

LKPP Terapkan 3 Arah Kebijakan Baru dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Sukma Nur Fitriana - detikNews
Rabu, 19 Okt 2022 15:34 WIB
Apa itu LKPP? Pengertian, Sejarah, Tugas dan Fungsi LKPP
Foto: detikcom/Hasan Al Habshy
Jakarta -

Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kini menerapkan tiga arah kebijakan baru yang disebut TOP Procurement. Kebijakan ini disebut sesuai dengan arahan presiden yang mengupayakan pemulihan ekonomi melalui LKPP.

Hal tersebut Ketua LKPP Hendrar Prihadi (Hendi) sampaikan dalam kegiatan Indonesian Procurement Forum and Expo (IPFE) di Denpasar, Bali, hari ini.

"Arah kebijakan yang pertama Trusted di mana saat ini LKPP tengah membangun sistem pengadaan yang terpercaya. Kedua Open di mana LKPP selalu berkomitmen untuk membangun sistem pengadaan yang terbuka, dan terakhir Participative dimana LKPP selalu berupaya untuk mendorong keterlibatan pelaku UMK-Koperasi dalam PBJP," kata Hendi dalam keterangan tertulis, Rabu (19/10/2022).

Untuk diketahui, sebelumnya Presiden RI Joko Widodo telah mengarahkan LKPP untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN), meningkatkan porsi usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-Koperasi), mempercepat penyerapan APBN/APBD, memastikan proses pengadaan bersih dan jauh dari praktik KKN, dan mengupayakan efisiensi belanja pemerintah.

Hendi juga mengungkapkan di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi secara global sejak 2019, belanja pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan geliat perekonomian di Indonesia.

"Saya yakin jika belanja pemerintah dilaksanakan dengan baik, transparan dan bebas dari KKN, maka dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara," ungkap Hendi.

Oleh karena itu, selain menerapkan tiga kebijakan baru, LKPP saat ini juga tengah menyusun revisi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan menyusun Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa. Dalam peraturan tersebut diatur tentang mengakomodir kewajiban belanja melalui Katalog Elektronik.

Lebih lanjut, Hendi melaporkan jumlah produk yang tayang dalam Katalog Elektronik sampai 10 Oktober 2022 sebanyak 1.516.325 produk. Akan angka tersebut, ia optimis perekonomian di Indonesia akan tetap tumbuh positif. Hal tersebut ditunjukan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yang mampu melampaui negara-negara maju di dunia.

"Tentunya saat ini kita (pemerintah) bukan lagi berlomba untuk menayangkan produk, namun juga kita harus berlomba untuk melakukan belanja dalam Katalog Elektronik," ucap Hendi.

"Pertumbuhan ekonomi yang saat ini dirasakan oleh Indonesia merupakan salah satu kerja keras bersama antara pemerintah dan masyarakat yang senantiasa berkomitmen untuk menggunakan produk dalam negeri, untuk itu saya berterima kasih kepada panjenengan semua atas komitmennya," pungkasnya.

Simak juga 'Jadi Kepala LKPP, Ini yang Akan Dilakukan Hendrar Prihadi':

[Gambas:Video 20detik]



(ncm/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT