Apa itu LKPP? Pengertian, Sejarah, Tugas dan Fungsi LKPP

ADVERTISEMENT

Apa itu LKPP? Pengertian, Sejarah, Tugas dan Fungsi LKPP

Widhia Arum Wibawana - detikNews
Selasa, 11 Okt 2022 13:07 WIB
Apa itu LKPP? Pengertian, Sejarah, Tugas dan Fungsi LKPP
Apa itu LKPP? Pengertian, Sejarah, Tugas dan Fungsi LKPP | Foto: detikcom/Hasan Al Habshy
Jakarta -

Apa itu LKPP? LKPP adalah singkatan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu LKPP, simak informasinya berikut ini.

Apa itu LKPP? Pengertian LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau kepanjangan dari LKPP adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Lembaga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lembaga LKPP dipimpin oleh seorang Kepala. Untuk diketahui, Kepala LKPP sekarang adalah Hendrar Prihadi, menggantikan Abdullah Azwar Anas. Pelantikan Hendrar Prihadi menjadi Kepala LKPP baru oleh Presiden Jokowi berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, (10/10/2022).

LKPP memiliki visi yaitu "Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.", seperti dilansir laman resmi LKPP.

  • Untuk mencapai visi LKPP tersebut dirumuskan ke dalam 3 misi LKPP, yaitu:
  • Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi
  • Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif
  • Meningkatkan akuntabilitas PBJ.
Apa itu LKPP? Pengertian, Sejarah, Tugas dan Fungsi LKPPApa itu LKPP? Pengertian, Sejarah, Tugas dan Fungsi LKPP | Foto: detikcom/Hasan Al Habshy

Apa itu LKPP? Sejarah LKPP

Sejarah LKPP bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam rangka kelembagaan yang lebih baik, maka diperlukan adanya lembaga yang memiliki kewenangan dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan perubahan.

Pada 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Di samping melaksanakan program sesuai visi-misi, tujuan dan sasaran strategis, LKPP juga bertanggungjawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional seperti diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tugas dan Fungsi LKPP

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab akan pengadaan barang/jasa pemerintah, LKPP memiliki sejumlah tugas dan fungsinya. Berikut ini apa itu LKPP dengan tugas dan fungsinya.

Tugas LKPP adalah:

Melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Fungsi LKPP adalah:

  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha
  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah
  • Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya
  • Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik
  • Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum
  • Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP
  • Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

Demikian penjelasan tentang apa itu LKPP serta informasi sejarah, tugas dan fungsi LKPP.

(wia/imk)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT