.webp)
Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengaku geram dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali yang menyinggung PAN terkait 'imbalan kursi' di pemerintahan Presiden Jokowi periode lalu. Faldo, yang pernah jadi kader PAN, menilai tuduhan yang disebutkan Ali itu meresahkan.
"Pertama, saya tegaskan, ini tuduhan yang serius dan meresahkan. Perlu ada klarifikasi dan ucapan maaf dari Bapak Ahmad Ali, Waketum Partai Nasdem," kata Faldo kepada wartawan, Sabtu (15/10/2022).
Faldo menyebut Presiden Jokowi tidak mengenal istilah 'bagi-bagi kursi'. Menurutnya, jabatan yang diberikan itu karena kebutuhan pemerintah dan melihat kompetensi dari sosok yang akan dipilih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden Jokowi tidak mengenal istilah main bagi-bagi kursi, imbalan, atau apapun namanya. Jabatan diberikan karena memang kebutuhan pemerintahan dan kompetensi," ujar Faldo.
"Presiden tentunya menerima usulan dari partai, namun semua keputusan atas dasar penilaian presiden, yang memperhatikan kompetensi dan arah pembangunan," sambungnya.
Faldo menilai tidak bijak jika pendukung pemerintah berbicara soal 'bagi-bagi kursi'. Dia menyebut kesepahaman koalisi bukanlah dibangun melalui politik yang transaksional.
"Saya rasa lebih tidak bijak pendukung pemerintah bicara soal bagi-bagi kursi atau imbalan-imbalan kursi. Merendahkan politik Presiden Jokowi yang negarawan, tentu kesepahaman koalisi bukan dibangun lewat politik yang transaksional," jelas Faldo.
"Semuanya dasarnya komitmen dan gotong royong membangun bangsa. Membalas budi untuk negara, yang sudah memberi kita banyak hal," tambahnya.
Lebih lanjut, Faldo menilai pernyataan Ali merupakan tuduhan yang sangat serius. Faldo merasa setiap partai politik (parpol) yang bergabung dengan koalisi pemerintah saat ini karena memiliki kesesuaian pemahaman yang sama.
"Kedua, saya rasa Bang Ahmad Ali juga sudah merendahkan PAN. Itu saya kira tuduhan yang sangat serius soal bergabung karena iming-iming kursi," ucap Faldo.
"Saya rasa setiap partai yang bergabung karena merasa ada kesesuaian dengan pikiran Indonesia Maju Presiden Jokowi. Yang tidak sesuai, pasti tidak akan bergabung. Ini juga saya kira menyinggung kedaulatan sesama partai koalisi yang seharusnya saling menghormati," imbuhnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan juga 'DPW PAN Kalsel Deklarasikan Dukung Ganjar Capres 2024':
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menanggapi Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini yang menyebut kondisi dilema NasDem saat ini pernah dialami PAN. Ali menilai tidak bijak jika ada pihak yang menyamakan kondisi NasDem dengan PAN.
"Mereka masuk bergabung di koalisi pemerintah itukan niatnya tidak sama dengan partai NasDem, yaitu membangun komitmen dengan pemerintah sejak awal pemerintah ini dibentuk. Tentunya komitmennya berbeda dengan PAN yang datang ke koalisi dengan imbalan kursi saat itu. Tentunya karena mereka punya niatan yang berbeda dengan NasDem ya tidak bijak menyama-nyamakan itu," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Sabtu (15/10/2022).
Ali menyinggung terkait keberadaan MenPAN-RB Asman Abnur di kabinet Jokowi kala itu. Menurutnya, masuknya Asman Abnur di kabinet Jokowi lantaran PAN saat itu ingin mendapatkan kursi menteri.
"Penugasan di menteri itu kan penunjukan Pak Presiden. Kalau kasus lalu PAN itu berbeda karena Pak Asman pastinya tahu betul bahwa beliau masuk di kabinet itu karena PAN bergabung di kabinet itu ada maunya gitu loh. Ini bukan persoalan bagi-bagi kursi bagi partai NasDem. Kalau berkoalisi hanya sekedar persoalan bagi-bagi kursi saya pikir NasDem tak berada di situ," ujar Ali.
"Jadi kalau kemudian hari ini ada orang partai lain yang mencoba memprovokasi situasi dengan harapan mereka NasDem di-reshuffle naif sekali artinya kasihan sekali cara pandang seperti itu," imbuhnya.
