Terungkap, AW-101 Akal-akalan karena VVIP Heli Presiden Tak Jadi

ADVERTISEMENT

Terungkap, AW-101 Akal-akalan karena VVIP Heli Presiden Tak Jadi

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Rabu, 12 Okt 2022 16:41 WIB
Persidangan kasus korupsi heli AW-101
Persidangan kasus korupsi heli AW-101. (Wilda Hayatun Nufus/detikcom)
Jakarta -

Direktur PT Diratama Jaya Mandiri John Irfan Kenway atau Irfan Kurnia Saleh didakwa melakukan korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 hingga membuat negara merugi sebesar Rp 738 miliar. Dalam dakwaan, jaksa menyebut pengadaan helikopter AW-101 itu merupakan akal-akalan Irfan dkk karena pengadaan VVIP helikopter presiden dibatalkan.

Jaksa penuntut umum Arief Suhermanto membeberkan kasus ini bermula ketika ada penyesuaian anggaran TNI AU pada 2016 yang semula Rp 12 triliun menjadi Rp 11 triliun. Anggaran itu berkurang senilai Rp 754 miliar.

"Diketahui jika ada penyesuaian anggaran TNI AU Tahun 2016 dari semula anggaran sebesar Rp 12.510.618.240.000,00 turun menjadi Rp 11.755.823.742.000,00 dikarenakan adanya pengurangan sebesar Rp754.794.498.000,00," kata jaksa Arief Suhermanto saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Jakpus, Rabu (12/10/2022).

Kemudian tak lama dari itu, TNI AU mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun. Tambahan anggaran itu diperuntukkan salah satunya untuk pengadaan helikopter VVIP Presiden sebesar Rp 742,5 miliar.

"Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Pertahanan RI Nomor: B/1266/18/05/5/DJREN tanggal 28 Juli 2015 Perihal Pemutakhiran Pagu Anggaran Kemhan dan TNI TA. 2016, TNI AU mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 1.557.808.845.000,00 yang salah satunya adalah untuk Pengadaan Helikopter VIP/VVIP Presiden sebesar Rp 742.500.000.000,00," kata jaksa Arief.

Di sinilah, sebelum pengadaan VVIP helikopter presiden itu dilakukan, Irfan beberapa kali menemui pejabat TNI AU di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, pada Mei 2015 untuk memaparkan produk dari perusahaan AgustaWestland (AW). Irfan juga dipanggil oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) KSAU TNI AU (alm) Mohammed Syafei untuk memberikan proposal harga helikopter angkut AW 101.

"Bahwa sebelum dilakukannya pengadaan, Terdakwa pernah beberapa kali memaparkan produk AgustaWestland (AW) di depan pejabat TNI AU. Kemudian sekitar bulan Mei 2015 bertempat di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Mabes TNI AU) Cilangkap Jakarta Timur, Terdakwa dipanggil oleh Mohammed Syafei (Alm) selaku Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) KSAU TNI AU untuk memberikan proposal harga dari helikopter angkut AW-101," ungkap jaksa Arief.

"Selanjutnya terdakwa menyarankan agar Pihak TNI AU membuat surat ke Perusahaan AgustaWestland. Atas permintaan Pihak TNI AU tersebut Perusahaan AgustaWestland melalui Lorenzo Pariani dan terdakwa memberikan proposal Helikopter Angkut AW-101 tersebut kepada Mohammed Syafei (alm)," sambungnya.

Irfan juga sempat berkomunikasi dengan Mohammed Syafei dan menanyakan bisa tidaknya perusahaan AgustaWestland mengirim helikopter VIP/VVIP AW-101. Helikopter itu nantinya akan diterbangkan pada 9 April 2016 saat acara HUT TNI AU.

"Bahwa sebelum adanya persetujuan APBN Tahun 2016 dan proses pengadaan Helikopter VIP/VVIP AW-101, pada bulan Juli 2015 Terdakwa bertemu dengan Mohammad Syafei (Alm) membicarakan terkait bisa tidaknya Perusahaan AgustaWestland mengirim Helikopter VIP/VVIP AW-101 untuk diterbangkan pada tanggal 9 April 2016 saat acara HUT TNI AU," ucap jaksa Arief.

Rupanya, soal TNI AU yang membutuhkan helikopter VVIP produksi AgustaWestland untuk tampil pada saat peringatan HUT TNI AU ke-70 itu sampai ke telinga Irfan. Dia kemudian langsung memesan satu unit helikopter VVIP AW-101 kepada Perusahaan AgustaWestland.

"Bahwa karena terdakwa telah mengetahui TNI AU membutuhkan helikopter VVIP produksi AgustaWestland untuk dapat ditampilkan pada saat peringatan HUT TNI AU ke-70 pada tanggal 9 April 2016, serta telah tersedianya Helikopter AW-101 Nomor Seri Produksi (MSN) 50248 yang selesai diproduksi pada tahun 2012 dengan konfigurasi VVIP pesanan Angkatan Udara India, selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2015 Terdakwa langsung memesan 1 (satu) unit Helikopter VVIP AW-101 kepada Perusahaan AgustaWestland," ungkap jaksa.

Irfan pun saat itu langsung membayar uang tanda jadi sebesar Rp 13 miliar. Padahal, saat itu, belum ada pengadaan helikopter VVIP di TNI AU.

"Terdakwa membayar uang tanda jadi (booking fee) tersebut sebesar Rp13.318.535.000 (tiga belas miliar tiga ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau senilai USD 1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dari rekening Bank BRI Nomor 0390-01-000257-30-3 atas nama PT Diratama Jaya Mandiri kepada AgustaWestland, padahal saat itu belum ada pengadaan Helikopter VVIP di lingkungan TNI AU," ungkap jaksa.

Selanjutnya, pada 3 Desember 2015, Presiden Joko Widodo melakukan Rapat Terbatas tentang Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia bertempat di Kantor Presiden Jakarta. Dalam arahannya, Jokowi memerintahkan untuk tidak membeli helikopter AgustaWestland dulu karena kondisi ekonomi tidak normal.

"Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2015 bertempat di Kantor Presiden Jakarta dilakukan Rapat Terbatas tentang Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia yang dituangkan dalam Risalah Terbatas Nomor R/269/Seskab/DKK/12/2015 tanggal 14 Desember 2015, Presiden memberikan beberapa arahan diantaranya dikalkulasi dan hitung dengan benar sekali lagi kelayakan TNI membeli Helikopter AgustaWestland, pada kondisi ekonomi yang tidak normal seperti saat ini maka pembelian Helikopter AgustaWestland jangan dibeli dahulu,dan pembelian Helikopter AgustaWestland agar dilakukan dengan kerangka kerja sama Government to Government(G to G)," ungkap jaksa.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT