Terdakwa Kasus Pengadaan Heli AW-101 Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

ADVERTISEMENT

Terdakwa Kasus Pengadaan Heli AW-101 Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

M Hanafi Aryan - detikNews
Rabu, 12 Okt 2022 09:14 WIB
Kantor PN Jakarta Pusat ditutup sementara selama tiga hari. Hal ini setelah ada dua PNS di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terpapar COVID-19.
Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) hari ini menggelar sidang perdana kasus pengadaan helikopter angkut AW-101. Sidang bakal berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Terdakwa yang akan disidang hari ini adalah Irfan Kurnia Saleh selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri sekaligus pengendali PT Karsa Cipta Gemilang (KCG). Dia merupakan tersangka tunggal di kasus ini.

"Betul, hari ini sidang perdana perkara heli AW-101 atas nama Terdakwa Irfan Kurnia Saleh di PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (12/10/2022).

Sebelumnya, KPK melimpahkan berkas perkara dan dakwaan milik tersangka korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101, Irfan Kurnia Saleh. Irfan bakal diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

"Hari ini (Kamis, 6/10), Jaksa Yoga Pratomo telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan Terdakwa Irfan Kurnia Saleh alias Jhon Irfan Kenway ke Pengadilan Tipikor pada PN Pusat," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (6/10/2022).

Ali menerangkan status penahanan Irfan Kurnia Saleh saat ini telah berpindah menjadi wewenang PN Jakarta Pusat.

Rugikan Negara Rp 224 M

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101 ini, Irfan diduga dipercaya oleh panitia lelang untuk menghitung nilai kontrak. Irfan pun diduga menyebabkan kerugian negara senilai Rp 224 miliar.

"Dalam tahapan lelang ini, panitia lelang diduga tetap melibatkan dan mempercayakan IKS dalam menghitung nilai HPS (harga perkiraan sendiri) kontrak pekerjaan," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/5).

"Akibat perbuatan IKS, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp 224 miliar dari nilai kontrak Rp 738,9 miliar," sambung Firli.

Dia menyatakan Irfan aktif bertemu dengan Fachri Adamy selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) TNI AU. Dalam pertemuan keduanya itu, disebutkan ada pembahasan khusus terkait pelelangan tersebut.

Firli menjelaskan, pada 2016, pengadaan helikopter AW-101 kembali dilanjutkan setelah sebelumnya disetop pemerintah lantaran mempertimbangkan kondisi perekonomian negara saat itu. Irfan diduga menyiapkan persyaratan lelang agar dua perusahaan miliknya disetujui oleh Fachri.

"Untuk persyaratan lelang yang hanya mengikutkan dua perusahaan, IKS diduga menyiapkan dan mengkondisikan dua perusahaan miliknya mengikuti proses lelang ini dan disetujui oleh PPK," jelas Firli.

Dalam proses pembayarannya, Irfan diduga menerima dana 100 persen. Namun faktanya masih terdapat beberapa kekurangan bagian-bagian helikopter AW-101 tersebut.

"Untuk proses pembayaran yang diterima IKS diduga telah 100 persen, di mana faktanya ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, di antaranya tidak terpasangnya pintu kargo dan jumlah kursi yang berbeda," sambungnya.

Perbuatan Irfan bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Dia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(zap/zap)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT