Ketua KPU Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy'ari bangga kini Amerika Serikat (AS) malah belajar pemilu ke Indonesia. Sebab, AS selama ini dinilai sebagai kiblat demokrasi, khususnya pemilu.
"Sekarang kebalik. Sekarang mereka belajar demokrasi ke Indonesia," kata Hasyim dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (11/10/2022).
Hal itu disampaikan terkait kehadirannya dalam kursus singkat yang digelar di Northern Illinois University (NIU), Dekalb, Chicago, Amerika Serikat. Kursus singkat ini digelar pada 4-10 Oktober 2022. Hasyim Asy'ari didampingi sejumlah komisioner lain dan perwakilan dari Bawaslu.
"Saya bicara dengan dua topik besar. Pemilu sebagai musyawarah besar rakyat Indonesia dan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa Indonesia," ujar Hasyim Asy'ari.
Ada beberapa agenda dalam kegiatan di NIU. Pertama, short course manajemen pemilu untuk menambah wawasan, terutama tata kelola pemilu dalam perspektif global dan perbandingan.
"Pemilu Indonesia dikenal sebagai the most complicated election in the world dapat menjadi lesson learned dan best practices tata kelola pemilu di dunia," ucap Hasyim Asy'ari.
Negara besar (berbasis jumlah penduduk dan pemilih) yang mempraktikkan demokrasi elektoral adalah India, AS, dan Indonesia. Banyak pihak kecewa dan malu terhadap praktik demokrasi elektoral di India dan AS karena belakangan masih mempraktekkan etno-politik sebagai politisasi dalam pemilu.
"Dalam situasi itu, pemilu Indonesia dapat dijadikan alternatif," beber Hasyim Asy'ari.
Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan kompatibel mempraktikkan demokrasi. Praktik ini dapat menjadi percontohan pertumbuhan demokrasi di negara-negara muslim di berbagai belahan dunia.
"Mengapa NIU? Karena banyak ahli pemilu Indonesia belajar pemilu di NIU, di antaranya Prof Ramlan Surbakti, Afan Gaffar (alm), Riswandha Imawan (alm), Nico Harjanto, Philip Vermonte, Andi Mallarangeng, Ketut Erawan, Anies Baswedan, dan Ryaas Rasyid, dll," Hasyim Asy'ari menerangkan.
"Jadi kegiatan ini dalam rangka untuk belajar dan berlatih tata kelola pemilu, dan sekaligus mempromosikan demokrasi elektoral Indonesia ke kancah global sebagai lesson learned dan best practices bagi tata kelola pemilu negara-negara demokrasi elektoral lainnya," urai Hasyim Asy'ari.
Hasyim Asy'ari menegaskan kursus ini penting dilakukan pada awal tahapan pemilu dan bukan setelah selesai tahapan pemilu. Karena desain 5 tahunan pemilu dan pilkada sejak 2024 adalah pemilu dan pilkada 2029.
"Justru relevansinya kursus dilakukan pada awal tahapan. Kalau kursus dibikin setelah tahapan pemilu dan Pilkada 2024, malah tidak relevan karena penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2029 bukan anggota KPU periode ini lagi," kata Hasyim Asy'ari menegaskan.
Hasyim juga menegaskan agenda kursus singkat ini sudah disiapkan jauh-jauh hari.
"Tidak benar istilah menghamburkan anggaran, karena kegiatan dan anggaran sudah disusun dan direncanakan sejak awal. Malah sudah direncanakan sejak KPU periode 2017-2022, alias tidak ujug-ujug," kata Hasyim tegas.
(asp/rdp)