Dibantu Pemprov-Kejati, Bank Banten Terima Uang Asuransi Rp 9,44 M

ADVERTISEMENT

Dibantu Pemprov-Kejati, Bank Banten Terima Uang Asuransi Rp 9,44 M

Yudistira Perdana Imandiar - detikNews
Selasa, 11 Okt 2022 10:04 WIB
Pemprov Banten
Foto: dok. Pemprov Banten
Jakarta -

Bank Banten menerima pembayaran tunggakan klaim asuransi sebesar Rp 9,44 miliar dari salah satu perusahaan asuransi. Hal itu diperoleh berkat kerja sama bantuan dan pendampingan hukum dari Pemprov dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan Pemerintah Provinsi bersama Kejati Banten mendukung upaya penguatan dan restrukturisasi Bank Banten.

"Apresiasi kepada Kepala Kejati Banten yang telah berhasil memulihkan manajemen keuangan yang berkaitan dengan aspek hukum di Bank Banten. Ini merupakan tindak lanjut dari yang kita lakukan MoU dengan Kejati beberapa waktu lalu," jelas Al Muktabar dalam keterangan tertulis, Selasa (11/10/2022).

Ia berharap Bank Banten ke depannya dapat meningkatkan hal-hal yang telah menjadi core bisnisnya. Al Muktabar juga mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama melakukan penguatan terhadap Bank Banten sesuai peran masing-masing.

"Karena sejatinya Bank Banten ini milik bersama. Maka diharapkan kepada seluruh masyarakat dan juga pemangku kepentingan untuk dapat menggunakan Bank Banten. Karena pada dasarnya Bank Banten itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat," ungkap Al Muktabar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan Kejati Banten telah menggunakan perangkatnya baik di bidang Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mendukung penguatan dan restrukturisasi Bank Banten.

"Kejati Banten telah menerima permohonan dari Bank Banten terkait untuk melakukan tindakan hukum lain, baik secara mediator, fasilitator, dan konsiliator dalam rangka penyelesaian tunggakan klaim asuransi. Dari permohonan itu dalam waktu dua minggu menghasilkan kesepakatan salah satu pihak asuransi membayar tunggakan klaim asuransi Rp 9.443.667.738," papar Leonard

Ia menyampaikan Kejati Banten juga mendapat Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk penyelesaian kredit macet dari debitur kredit komersial, baik itu kredit investasi dan kredit modal kerja. Terhadap SKK tersebut, Jaksa Pengacara Negara telah mengundang atau memanggil debitur serta telah diperoleh kesepakatan akan dilakukan pembayaran.

"Kemudian para debitur yang tidak segera membayar, mereka sepakat untuk menyerahkan aset yang menjadi jaminan untuk dilakukan lelang oleh Bank Banten jika mereka tidak membayar," jelas Leonard.

Ia menyatakan upaya-upaya tersebut akan terus dilakukan Kejati Banten dan Pemprov Banten dalam memperkuat Bank Banten.

"Harapan kita Bank Banten menjadi bank unggulan masyarakat Banten. Kami melihat ada harapan kita bersama Bank Banten untuk semakin baik, dan juga tidak kalah saing dengan bank lain," ujar Leonard. adv/adv

(prf/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT